Penulis: Raihan Immaduddin
JAKARTA AFU.ID — Pemerintah dan otoritas moneter sepakat memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga likuiditas, menarik aliran modal masuk, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Pertemuan itu membahas kondisi ekonomi terkini sekaligus menyelaraskan arah kebijakan fiskal dan moneter.
Menurut dia, saat ini kondisi fiskal dan moneter harus bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sejumlah poin dari hasil koordinasi itu, di antaranya soal memfokuskan fiskal dan moneter agar bisa seirama demi menciptakan stabilisasi nilai rupiah, kemudian mendorong agar fiskal dan moneter meningkatkan daya tarik imbal hasil demi mendorong aliran modal masuk.
Selain itu, fiskal dan moneter juga harus sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dijaga, dengan peningkatan remunerasi ataupun bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa adanya kesepakatan itu menjadi sinyal agar terjadinya koordinasi yang erat dan intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam rangka menjaga moneter maupun fiskal supaya berada di posisi yang diharapkan. Menurut dia, situasi hari ini menuntut kerja sama antara semua pemangku kebijakan melalui kebijakan-kebijakannya, baik dari ekonomi makro maupun sektor fiskal. Meski begitu, angka-angka indikator menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya cukup kuat.
Namun, dia mengatakan bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil untuk bisa dipercepat. "Terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi," katanya. (ANT/RAI)
