JAKARTA, AFU.ID — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan keberadaan fasilitas simulasi pemilihan digital harus berkembang menjadi pusat pengembangan pengetahuan sekaligus perumusan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola pemilu digital di Indonesia.
Menurutnya, fasilitas tersebut tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat memamerkan teknologi e-voting.
"Artinya, DESLab BSKDN tidak boleh hanya menjadi ruang display perangkat e-voting, namun DESLab BSKDN harus menjadi ruang produksi pengetahuan dan rekomendasi kebijakan," kata Wiyagus dalam keterangan di Jakarta, Jumat, (8/5/26).
Hal itu disampaikannya dalam peresmian Digital Election Simulation Lab (DESLab) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di Ruang Command Center BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (7/5).
Melalui fasilitas tersebut, ia mengharapkan pembahasan mengenai teknologi pemilu berbasis digital tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat dipelajari dan diuji secara langsung.
Laboratorium tersebut memungkinkan aparatur pemerintah, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga berbagai pemangku kepentingan untuk menyimulasikan proses e-voting secara menyeluruh.
Proses tersebut meliputi verifikasi pemilih, penerapan prinsip one man one vote, penghitungan suara hingga mekanisme audit.
Wiyagus menjelaskan Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman awal dalam penerapan pemungutan suara elektronik. Berdasarkan data PT Inti Konten Indonesia, sistem e-voting telah digunakan di 1.910 desa pada 16 provinsi sejak 2013 tanpa kendala berarti.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Kemendagri dalam memetakan manfaat, tantangan, dan tata kelola penerapan e-voting secara lebih luas.
Selain itu, Wiyagus menyebut Indonesia perlu belajar dari keberhasilan negara seperti Brasil dalam percepatan rekapitulasi suara, Estonia dengan sistem internet voting serta Amerika Serikat yang menerapkan audit surat suara.
Di sisi lain, pengalaman negara seperti Jerman, Belanda, Irlandia, dan Norwegia juga menjadi pembelajaran penting terkait tantangan keamanan sistem dan kepercayaan publik.
"Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa e-voting bukan semata soal kecepatan dan efisiensi, tetapi harus ditopang oleh regulasi, keamanan, audit, literasi pemilih, dan kepercayaan publik yang kuat," kata Wiyagus.
Wiyagus menilai kehadiran DESLab menjadi langkah strategis bagi Kemendagri dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern yang semakin dipengaruhi isu digitalisasi, kecerdasan buatan, dan keamanan siber.
Ia mengharapkan fasilitas itu mampu memperkuat objektivitas dalam mengkaji risiko kebijakan dan menjadi sarana pembelajaran mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi.
"DESLab BSKDN adalah pesan bahwa Kemendagri siap beradaptasi dan siap menyiapkan kebijakan pemerintahan dalam negeri yang relevan dengan perkembangan zaman," tuturnya. (ANT/RHU)
