JAKARTA, AFU.ID — Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Bergerak menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar Timur, Senin (22/6/2026). Mereka membawa 13 tuntutan, mulai dari kenaikan harga BBM, deforestasi, evaluasi program pemerintah, hingga pembebasan orang yang mereka sebut sebagai tahanan politik.
Massa aksi berasal dari 13 fakultas Universitas Udayana, PMKRI, GMNI, BEM Universitas Pendidikan Nasional, BEM Universitas Warmadewa, dan elemen masyarakat sipil. Mereka bergerak dari kawasan Renon menuju Gedung DPRD Bali sebelum menggelar mimbar bebas.
Aliansi menyoroti kenaikan harga BBM dan pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai menambah beban masyarakat. Mereka juga meminta DPRD Bali meneruskan tuntutan evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih kepada pemerintah pusat.
Isu lingkungan menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa menuntut pemerintah serius menangani deforestasi, melindungi masyarakat adat, dan memastikan kebijakan swasembada pangan tidak mengorbankan ruang hidup warga.
Massa juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Mereka turut menyampaikan kritik terhadap pembahasan kebijakan terkait Polri dan TNI yang dinilai perlu diawasi agar tidak mempersempit ruang demokrasi dan supremasi sipil.
Dalam tuntutan hak asasi manusia, mahasiswa meminta penyelesaian dugaan pelanggaran HAM, termasuk persoalan di Papua. Mereka juga mendesak pembebasan tahanan politik tanpa syarat.
Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra bersama sejumlah anggota DPRD menerima perwakilan massa. Namun, belum ada penjelasan rinci mengenai tuntutan mana yang akan dibahas di tingkat DPRD Bali dan mana yang akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
Polresta Denpasar mengerahkan 459 personel gabungan untuk mengamankan aksi tersebut. Pengamanan melibatkan personel Polresta Denpasar, Polda Bali, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya.
Aksi berjalan tertib hingga sore hari. Tuntutan mahasiswa kini menunggu tindak lanjut DPRD Bali, terutama terkait isu yang menyentuh kebijakan pusat seperti harga BBM, perlindungan lingkungan, dan pembahasan regulasi nasional. (RHU)
