Survei SMRC: 42 Persen Rakyat Menilai Keadaan Indonesia Buruk

JAKARTA, AFU.ID - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru tentang persepsi publik terhadap kondisi politik Indonesia saat ini. Menurut sigi bertajuk "Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” tersebut, sebanyak 42 persen masyarakat Indonesia menilai kondisi politik sedang tidak bagus.

Ketika warga diminta menilai kondisi politik nasional pada umumnya sekarang, 1,7 persen menilai sangat baik, 11,8 persen baik, 33,6 persen sedang, 31,7 persen buruk, 11,1 persen sangat buruk, dan 10,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Dengan demikian, berarti sebanyak 42,8 persen responden menilai kondisi politik saat ini tidak baik-baik saja.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengatakan, kelompok masyarakat yang menilai kondisi baik-baik saja adalah 13,5 persen. Angka kelompok ini menurun dari survei yang sama pada masa sebelumnya. "Sejak November 2025 ada penurunan jumlah kelompok yang masih menganggap keadaan baik-baik saja," kata Deni Irvani saat jumpa pers virtual melalui kanal Youtube SMRC TV, Minggu (26/7/2026).

Pada survei yang sama oleh SMRC pada November 2025, kepuasan publik atas kinerja pemerintah turun gradual 30 persen dalam 9 bulan. Saat itu 35,8 persen publik masih menilai keadaan politik baik. Kini angka itu berkurang hanya tersisa 13,5 persen saja. Survei ini dilakukan pada 5-19 Juli 2026 dengan populasi survei warga Indonesia yang punya hak pilih. Sebanyak 749 dari mereka dipilih secara random, diwawancarai melalui telepon (83,8 persen), sementara yang tidak punya telepon diwawancarai dengan tatap muka (16,2 persen).

Proporsi ini sesuai dengan populasi pengguna cellphone dan yang tak menggunakannya. Margin of error survei ini +/- 3.7 persen. Untuk melihat perbedaan signifikan, maka perbedaan itu harus minimal 2x margin of error (7,4 persen). Survei terakhir dilakukan pada 5-19 Juli 2026. Ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan dapat memicu penurunan legitimasi dan berdampak langsung pada stabilitas negara serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah. (MJR)