JAKARTA, AFU.ID - Kementerian Pertahanan (Kemhan) buka suara soal alasan Presiden Prabowo Subianto mengajuka usulan ke DPR untuk menjual kapal perang RI (KRI) latih milik TNI-AL Ki Hajar Dewantara. Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengungkapkan, salah satu pertimbangannya adalah karena kapal tersebut telah berusia tua sehingga membutuhkan biaya tinggi untuk pemeliharaannya.
"Pertimbangannya terutama karena usia kapal yang sudah cukup tua, buatan era 1980-an, sehingga kebutuhan dan biaya pemeliharaannya semakin tinggi," kata Rico dihubungi, Kamis (20/8/2026).
Lagi pula, kata Rico, KRI Ki Hajar Dewantara memang telah diusulkan untuk dihapus sejak tahun 2017. Dia menegaskan, penghapusan diusulkan melalui mekanisme penjualan atau lelang. "Saat ini prosesnya menunggu persetujuan Presiden dan DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menjual barang milik negara berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364. Pengajuan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) Nomor R-33 tertanggal 14 Juli 2026 yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta.
Langkah ini diambil pemerintah mengingat kondisi fisik serta usia teknis kapal perang pejuang tua tersebut yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dioperasikan secara optimal dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Kapal perang untuk keperluan latih dan tempur ini, dibuat oleh Galangan Kapal Uljanik Yugoslavia pada 1981 dengan bobot mencapai 1.850 ton.
Nama KRI Ki Hajar Dewantara-364 diambil dari pahlawan nasional sekaligus Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Pemilihan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (1889-1959)—aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, dan pendiri Perguruan Taman Siswa yang memelopori pendidikan bagi kaum pribumi— ini sangat sejalan dengan fungsi utama kapal tersebut.
Selain berperan sebagai kapal pemukul (striking force), KRI Ki Hajar Dewantara memikul tugas penting sebagai tempat mendidik dan mencetak perwira TNI AL yang siap tempur. Di kapal perang inilah para perwira muda yang baru lulus pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) memulai pengabdian pertamanya.
Dalam rekam jejak pengabdiannya, KRI Ki Hajar Dewantara-364 pernah menorehkan tinta emas. Tahun 1992 KRI Ki Hajar Dewantara terlibat dalam Operasi Aru Jaya bersama KRI Teluk Banten di perairan Timor Timur (kini Timor Leste). Dalam operasi inilah, KRI Ki Hajar Dewantara berhasil mengadang Kapal Lusitania Expresso yang membawa aktivis kemanusiaan dari berbagai negara. Kapal tersebut mencoba memasuki wilayah perairan Timor Timur untuk melakukan aksi provokasi.
KRI KI Hajar Dewantara juga aktif dalam berbagai operasi patrol menjaga kedaulatan laut yurisdiksi Indonesia serta pengamanan jalur pelayaran dari ancaman keamanan seperti perompakan (termasuk kawasan rawan di era operasionalnya). Selain itu, kapal perang ini juga terlibat berbagai operasi kemanusian mulai dari pengiriman bantuan darurat pascatsunami Aceh dan Nias pada 2004-2005 hingga pengamanan perbatasan laut RI–Filipina lewat Operasi Gurita.
Reputasinya makin melambung di kancah internasional pada 2011, saat bergabung dalam Satgas Samudra Merah Putih untuk memburu perompak bersenjata yang menyandera awak kapal MV Sinar Kudus di Teluk Aden, Somalia. Di luar tugas tempur, armada di bawah Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II ini menjadi kawah candradimuka pelayaran lintas samudra Kartika Jala Krida (KJK) bagi taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) sejak 1982 hingga 2017.
Ribuan calon perwira mengasah ilmu navigasi bintang, olah gerak pertempuran laut, dan misi diplomasi di atas geladaknya saat mengarungi perairan Asia Pasifik, Australia, hingga Samudra Hindia. Beberapa perwira tinggi cemerlang TNI Angkatan Laut yang memiliki rekam jejak gemilang, pernah mengemban amanah sebagai komandan kapal latih dan perusak kawal legendaris ini.
Di antaranya ada nama Laksamana TNI (Purn.) Agus Suhartono, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Panglima TNI (2010–2013). Agus tercatat pernah memimpin KRI Ki Hajar Dewantara-364 pada tahun 1998.
Kemudian ada nama Laksamana TNI (Purn.) Yudo Margono, mantan Panglima TNI (2022–2023) dan mantan KSAL. Perwira tinggi ini juga mematangkan kemampuan kepemimpinannya di kapal tersebut saat menjabat sebagai Kepala Departemen Operasi (Kadep Ops) KRI Ki Hajar Dewantara.
Berikutnya ada nama Laksdya TNI (Purn.) Dadi Hartanto, mantan Sekjen Wantannas yang dikenal sangat berpengalaman memimpin berbagai jajaran kapal perang. Dadi pernah memegang komando sebagai Komandan KRI Ki Hajar Dewantara-364 pada tahun 2006.
Ada juga nama Laksda TNI Rudhi Aviantara, perwira tinggi TNI AL yang kini menduduki posisi strategis sebagai Panglima Kolinlamil. Rudhi juga tercatat pernah menjadi Komandan KRI Ki Hajar Dewantara-364 di bawah jajaran Koarmada II pada tahun 2014.
Kini, setelah mengabdi selama 38 tahun, akhirnya, KRI Ki Hajar Dewantara harus mengakhiri pengabdiannya. Kapal tersebut resmi dipensiunkan lewat upacara penurunan ular-ular perang di Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, pada 16 Agustus 2019 di era Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Siwi Sukma Adji. (MAR)
