Prabowo Tunjuk Mayjen Trenggono Jadi Wakil Kepala BGN, Ini Profilnya

JAKARTA AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Sony Sanjaya pada Selasa, (2/6/2026). Penunjukan tersebut merupakan bagian dari perombakan sejumlah pejabat di lingkungan BGN.

Trenggono saat ini juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Ia dikenal aktif dalam sejumlah program nasional termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Trenggono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang lahir pada 21 November 1969. Trenggono menempuh pendidikan di Akademi Militer dan lulus pada 1993 dari cabang Infanteri atau Kopassus.

Dalam karier militernya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Umum Akademi Militer pada 2023–2024. Setelah itu ia bertugas di Seskoad sebagai Direktur Pengkajian dan Pengembangan pada 2024–2025.

Ia juga pernah mengemban tugas sebagai Staf Khusus Panglima TNI pada 2025. Pengalamannya di berbagai posisi strategis membuatnya aktif dalam berbagai program pertahanan dan pembangunan nasional.

Sementara itu, Presiden Prabowo juga melakukan perubahan di posisi lain dalam tubuh BGN. Nanik S. Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Selain itu, Agustina Arumsari ditetapkan sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewijk Pusung. Perubahan ini menjadi bagian dari restrukturisasi kelembagaan BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian ini dilakukan setelah evaluasi kinerja BGN selama kurang lebih 1,5 tahun. Presiden disebut terus memantau kinerja kabinet secara berkala.

Menurutnya, Presiden juga menerima berbagai masukan dari kementerian, masyarakat, hingga penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Hal itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan evaluasi.

BGN dinilai memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor.

Selain itu, kepemimpinan BGN diharapkan mampu memastikan program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. Prinsip akuntabilitas juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lembaga tersebut.

Perubahan struktur ini diharapkan memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah. Terutama dalam upaya peningkatan gizi masyarakat secara nasional. (ANT/RAI)