Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Penanganan Perlintasan Sebidang Andalkan Pinjaman Asing dan Bantuan Pusat
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Penanganan perlintasan sebidang memerlukan percepatan eksekusi demi menekan angka kecelakaan fatal transportasi komuter nasional.Langkah taktis itu menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko di titik-titik krusial jalur kereta api seluruh Indonesia.
(Foto: Kementerian PU RI)
JAKARTA, AFU.ID — Penanganan perlintasan sebidang memerlukan percepatan eksekusi demi menekan angka kecelakaan fatal transportasi komuter nasional. Langkah taktis itu menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko di titik-titik krusial jalur kereta api seluruh Indonesia.
Melansir website Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU RI), Minggu (14/6/2026), koordinasi intensif bersama parlemen telah terlaksana di lapangan. Sinergitas itu berfokus kepada penyusunan regulasi teknis dan alokasi anggaran infrastruktur keselamatan publik.
Staf Ahli Menteri PU RI Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, mengonfirmasi komitmen pemberian dukungan dana pada ruas jalan nasional. Berdasarkan data pemetaan internal, sebanyak 136 titik dari total 184 perlintasan di jalan nasional belum terselesaikan secara permanen.
Estimasi total kebutuhan biaya untuk menuntaskan seluruh titik rawan tersebut bahkan mencapai angka Rp30 triliun. Kini, Kementerian PU RI menyiapkan skema pendanaan bertahap melalui pemanfaatan pinjaman luar negeri yang telah tersetujui dalam Green Book.
Triono Junoasmono menjelaskan, kementeriannya siap mendukung pelaksanaan program di lapangan dengan mengucurkan dana awal sebesar Rp3 triliun untuk pengerjaan fisik. “Kami mendapatkan persetujuan Green Book untuk program penanganan perlintasan sebidang melalui skema pinjaman luar negeri, yang akan digunakan secara bertahap untuk membiayai pengerjaan fisik permanen,” ungkapnya.
Khusus untuk wilayah Kota Bogor, Kementerian PU RI mengidentifikasi adanya 22 titik rawan yang membutuhkan kebijakan penanganan perlintasan sebidang secara matang. Sinkronisasi anggaran antarkementerian menjadi penentu utama agar program strategis tersebut berjalan tanpa mengalami hambatan birokrasi.
Sementara itu, Hamka B Kady selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji mengawal alokasi dana pendukung. Ia memastikan, parlemen mengalokasi Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp4 triliun telah masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Oleh karenanya, Hamka B Kady mendesak realisasi peta jalan keselamatan tersebut berjalan komprehensif tanpa membedakan status kepemilikan jalan raya. “Target kami pada tahun 2027 sudah harus ada langkah konkret yang terealisasi di lapangan melalui roadmap berkelanjutan, dengan mengacu kriteria dan kesiapan perencanaan matang,” tuturnya.
Sinkronisasi Data Nasional dan Hambatan Finansial Penanganan Perlintasan Sebidang
Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub RI, Allan Tandiono, kini sedang memfinalisasi proses verifikasi data teknis. Validasi terpadu tersebut menyisir sebanyak 1.148 titik rawan di seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkan intervensi kedaruratan.
Fokus jangka pendek mengarah pada optimalisasi infrastruktur keselamatan dasar berupa pemasangan palang pintu dan penempatan petugas penjaga. Kemenhub RI menargetkan mobilisasi personel pengaman itu berjalan secara masif mulai bulan Agustus 2026 di berbagai daerah.
Manajemen alokasi finansial dari keterlibatan badan lain akan diimbangi dengan penyediaan anggaran operasional yang memadai. “Kami memastikan eksekusi di lapangan berjalan penuh tanggung jawab, dukungan anggaran dari Danantara akan kami imbangi dengan alokasi biaya operasional dan perawatan agar fasilitas keselamatan yang dibangun tetap terjaga fungsinya,” ujar Allan Tandiono.
Di sisi lain, Jenal Mutaqin yang menjaba sebagai Wakil Wali Kota Bogor menyambut baik intervensi anggaran dari jajaran pemerintah pusat tersebut. Ia mengakui keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat penanganan titik rawan, seperti Jalan MA Salmun dan Kebon Pedes terhambat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah merampungkan dokumen perencanaan teknis terinci atau Detailed Engineering Design (DED) untuk kawasan Kebon Pedes. Kebutuhan dana konstruksi fisik permanen di lokasi padat kendaraan itu diperkirakan menelan biaya sebesar Rp300 miliar.
Jenal Mutaqin berharap, kehadiran Kemenhub dan DPR RI menjadi solusi konkret atas kecemasan mobilitas warga Bogor. “Ini akan menjadi jalan keluar bagi ikhtiar kami untuk memberikan rasa aman bagi mobilitas warga Bogor,” katanya.
Tentu saja, kebijakan penanganan perlintasan sebidang yang komprehensif tersebut harus mampu memotong mata rantai kecelakaan komuter secara signifikan. Keberhasilan proyek bernilai triliunan rupiah itu menjadi pertaruhan besar bagi jaminan keselamatan publik dan kelancaran distribusi logistik lokal. (ADR)
