Pemerintah Klaim Mampu Tangani Karhutla Tanpa Bantuan Asing, Honor Relawan Sumsel Justru Luntang-lantung

JAKARTA, AFU.ID — Relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan mengeluhkan honor yang belum dibayarkan selama 15 hari menjalankan operasi pemadaman. Mereka mengaku belum mendapat kepastian pencairan upah yang dijanjikan sebesar Rp150 ribu per hari, sementara kebakaran masih melanda sejumlah wilayah Indonesia. Keluhan ini muncul ketika pemerintah menyatakan penanganan karhutla masih dapat dilakukan dengan kemampuan dalam negeri dan belum merespons tawaran bantuan pemadaman dari Malaysia.

Seorang relawan menagih pembayaran honor kepada Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru dan menyebut ratusan relawan lain menghadapi persoalan serupa. Relawan berinisial IN ini mempertanyakan keterlambatan pembayaran, termasuk di tengah informasi bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar untuk penanggulangan karhutla di Sumsel. “Bapak Herman Deru yang terhormat, mana janji honor kami yang ikut menjadi relawan karhutla? Selama 15 hari ini belum dibayar,” tulis akun Facebook @IrfanCebol IN, Selasa (13/10/2026).

Keluhan serupa disampaikan K, relawan yang bertugas di salah satu posko di Palembang bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi setempat. Ia mengatakan honor semula dijanjikan dibayarkan setiap 10 hari, tetapi hingga kini belum diterima meski para relawan tetap menjalankan tugas di lapangan. “Kami sudah jalankan tugas kami, tinggal minta hak kami,” ujar K.

Kepala Pelaksana BPBD Sumatra Selatan, M Iqbal Alisyahbana, membenarkan adanya keluhan tersebut dan menyatakan keterlambatan bukan karena pemerintah sengaja menahan pembayaran. Menurut dia, pencairan harus melalui prosedur administrasi dan berkas pengusulan honor telah berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel. Iqbal menyebut terdapat 102 relawan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum yang ditempatkan di wilayah rawan karhutla, termasuk Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Palembang.

Di tingkat nasional, BNPB mencatat luas lahan yang masih ditangani petugas mencapai 639,23 hektare di enam provinsi, sedangkan kebakaran yang tercatat hingga Senin (12/10/2026) mencapai 568,63 hektare. Sumatra Selatan menjadi wilayah dengan luasan terbakar terbesar dalam data harian tersebut, yakni 278,8 hektare, disusul Jambi 125 hektare dan Kalimantan Tengah 64,8 hektare. Meski karhutla masih berlangsung, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran tanpa menetapkan status bencana nasional, dengan mengatakan, “Masih mampu kita menangani karhutla.”

Sikap pemerintah itu berlangsung ketika tawaran bantuan Malaysia untuk operasi pemadaman belum mendapat respons resmi yang jelas. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyebut, Kuala Lumpur telah menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta personel pendukung sejak September, dengan tindak lanjut melalui surat lembaga terkait Malaysia kepada mitra Indonesia. “Penawaran itu kami lakukan dengan tulus, tetapi belum ada respons terhadap tawaran kami untuk membantu mereka,” kata Ahmad Zahid, (RAI)