JAKARTA, AFU.ID– Gejolak geopolitik global mulai memberikan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional. Melemahnya nilai tukar Rupiah yang dilaporkan menyentuh angka psikologis Rp17.000 per dolar AS, atau mengalami depresiasi sekitar 25 persen, serta melonjaknya harga minyak mentah dunia menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pembukaan masa persidangan kali ini.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak jajaran pemerintah, khususnya kementerian di bidang ekonomi dan keuangan, untuk segera merumuskan langkah mitigasi yang konkret. Hal ini dinilai krusial agar guncangan ekonomi global tidak mengoyak asumsi makro yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Kami sudah meminta kepada pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk memitigasi hal ini,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026.
Seiring dengan diresmikannya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 pada hari ini, Puan memastikan bahwa alat kelengkapan dewan (AKD) akan langsung bekerja. Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, serta Badan Anggaran (Banggar) DPR, dijadwalkan segera memanggil mitra kerja mereka di kabinet pemerintahan.
“Hari ini DPR sudah mulai masuk atau memulai sidang, tentu saja nantinya di komisi yang terkait akan meminta kepada mitra-mitranya atau kepada pemerintah untuk memitigasi hal tersebut, sehingga APBN 2026 nantinya bisa menyesuaikan dengan situasi global yang sedang terjadi pada saat ini,” imbuh Puan.
Langkah penyesuaian ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi ruang fiskal negara dari potensi pelebaran defisit yang tidak terkendali.
