Lampu Hijau Dana Otsus Aceh: Mendagri Beri Sinyal Perpanjangan di Tengah Bayang-Bayang Geopolitik Global

JAKARTA, AFU.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan sinyal positif terkait keberlanjutan dukungan anggaran bagi Provinsi Aceh melalui skema Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, muncul kesepakatan untuk membahas kemungkinan perpanjangan dana tersebut guna mendukung percepatan pembangunan di Serambi Mekkah.

Tito menjelaskan bahwa skema perpanjangan dana ini diproyeksikan bisa mencapai jangka waktu 20 tahun, serupa dengan kebijakan yang telah diterapkan untuk wilayah Papua. Hal ini dinilai penting karena masa berlaku dana Otsus Aceh saat ini akan segera memasuki fase akhir pada tahun depan.

"Kita juga sepakat untuk mendukung mengenai Aceh. Yang 20 tahun kemudian tahun 2008, 15 tahun kemudian 2, 3, 4 tahun, kemudian itu dapat diperpanjang seperti halnya Papua, dan juga besarnya nanti lebih kurang 20 tahun," jelas Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 13 April 2026.

Kendati demikian, Mendagri memberikan catatan bahwa realisasi kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas fiskal negara. Situasi geopolitik internasional yang tidak menentu saat ini menjadi faktor pertimbangan utama pemerintah dalam mengalokasikan anggaran negara secara keseluruhan.

"Tapi semua sangat tergantung dari kemampuan keuangan negara. Lagi kita tahu sekarang ini kan lagi ada geopolitik yang tidak menentu di tataran internasional. Nah, tapi nanti akan dibahas dalam rapat berikutnya, karena memang tahun depan kan berakhir, itu 1 persen yang terakhir," tambahnya.

Urgensi perpanjangan dana ini juga didasarkan pada data pembangunan di Aceh yang masih membutuhkan perhatian serius. Tito menyoroti bahwa meskipun terdapat kemajuan, beberapa indikator makro di Aceh, seperti angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih berada di bawah rata-rata nasional, ditambah lagi dengan tantangan bencana alam yang kerap melanda.

"Aceh juga terkena dampak. Di samping kita melihat data pembangunan tahun-tahun yang relatif banyak ada kemajuan, tapi masih di bawah rata-rata nasional dan di bawah rata-rata Sumatera, baik kemiskinan, IPM, maupun pengangguran terbuka. Sehingga kebutuhan anggaran ini saya kira sangat rasional untuk kita keluarkan," tegas Tito.