Kortastipidkor Bongkar 4 Penyimpangan Kasus Invoice Financing PT PPA-Batu Bara PLN

JAKARTA, AFU.ID — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri membongkar empat penyimpangan dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero kepada PT Bintang Abadi Sampurna (BAS) untuk proyek pengadaan batu bara PT PLN Batubara periode 2019-2020. Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, menegaskan kasus ini menyangkut pengelolaan dana perusahaan negara yang seharusnya dikelola secara profesional dan akuntabel.

Yusuf menjelaskan, penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembiayaan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan sekaligus mencederai tata kelola investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berkas perkara ini kini telah dinyatakan lengkap atau P21 setelah melalui rangkaian penyidikan komprehensif serta koordinasi intensif dengan Jaksa Penuntut Umum. Penyidik pun resmi menahan dua tersangka, yakni IT selaku Investment Manager PT PPA dan FSN selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS, sebagai bagian dari proses penegakan hukum sebelum berkas dilimpahkan ke tahap dua kepada pihak kejaksaan.

Dari hasil penyidikan, terungkap empat penyimpangan mendasar dalam proses pembiayaan ini. Pertama, proses due diligence dan analisis risiko tidak dijalankan sebagaimana mestinya, termasuk rekomendasi verifikasi langsung ke PT PLN Batubara yang tidak pernah dilaksanakan meski menjadi prosedur wajib dalam SOP internal PT PPA. Kedua, dokumen invoice dan dokumen pendukung tidak diverifikasi keabsahannya namun tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagai dasar pencairan dana. "Diduga dilakukan secara sadar, terstruktur, sengaja," ujar Yusuf menegaskan pola penyimpangan yang ditemukan penyidik.

Ketiga, pengawasan terhadap mekanisme cash collateral diabaikan sehingga pencairan tetap berjalan meski syarat jaminan belum terpenuhi. Keempat, pada tahap pencairan akhir diduga terjadi rekayasa rekening koran atau bank statement agar seolah-olah saldo rekening jaminan masih mencukupi, padahal kenyataannya tidak, dan dokumen palsu tersebut kemudian dipakai sebagai dasar pencairan tahap berikutnya. Akibat rangkaian penyimpangan ini, fasilitas pembiayaan yang semula bernilai Rp50 miliar justru cair hingga mencapai sekitar Rp67,31 miliar melalui delapan kali pencairan.

Selain kedua tersangka yang ditahan, penyidik sebelumnya juga telah menetapkan satu tersangka lain berinisial FH selaku Direktur PT BAS. Namun, FH saat ini berstatus sebagai narapidana dalam perkara lain dan tengah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, sehingga proses hukumnya dalam kasus ini akan menyusul secara terpisah. Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp38,9 miliar. "Kerugian nyata yang timbul akibat penyimpangan," tegas Yusuf soal nilai kerugian tersebut. Dalam rangka optimalisasi pemulihan aset, penyidik telah menyita sejumlah tanah dan bangunan milik para tersangka yang tersebar di Medan, Bekasi, Bogor, Samarinda, dan Sidoarjo, dengan estimasi nilai total mencapai sekitar Rp14,4 miliar, sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam kasus ini. (NAD)