Jampidsus Febrie Tersangka, Satgas PKH Pilih Lepas Tangan dari Urusan Penegakan Hukum

JAKARTA, AFU.ID — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum untuk menindaklanjuti kasus penetapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak dalam konferensi pers Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait Satgas PKH, Senin (13/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Barita menjelaskan, prinsip organisasi tidak ditentukan oleh figur perorangan, melainkan sistem tata kelola yang telah berjalan. Menurutnya, tiga fungsi utama Satgas PKH, yakni penguasaan kawasan hutan, penagihan denda administratif, dan pemulihan aset di kawasan hutan, tetap berjalan lancar tanpa terpengaruh dinamika yang ada. “Satgas tidak memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum,” ujar Barita.

Oleh karenanya, ia menekankan Satgas PKH memastikan seluruh kasus yang sebelumnya ditangani Febrie akan terus ditindaklanjuti dan tidak terhenti akibat status hukum yang menjeratnya. Ia menyebut saat ini terdapat penyidikan empat sektor komoditas strategis yang telah berjalan sebelum kasus Febrie mencuat.

Ia menegaskan urusan penegakan hukum berada di luar kewenangan lembaganya dan sepenuhnya menjadi ranah aparat penegak hukum yang dikoordinasikan dengan baik. “Persoalan penegakan hukum adalah wilayah tersendiri yang dikerjakan di koordinasi,” kata Barita.

Barita menambahkan, Satgas PKH bekerja dengan pendekatan hukum, bukan asumsi. Ia menyebut proses penyidikan yang tengah berjalan justru menjadi bagian penting dari setiap langkah yang dilakukan Satgas, sesuai pedoman Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Lebih lanjut, Barita mengatakan sistem pengendalian dan pengawasan tetap berjalan stabil dengan kepemimpinan yang kini berstatus pelaksana tugas (Plt). Barita menyebut Satgas berkewajiban menyampaikan setiap temuan atau dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum yang tergabung dalam struktur Satgas. Langkah itu, kata dia, memastikan prosedur dan sistem hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Ia mengingatkan entitas negara melalui Satgas berbeda dengan entitas korporasi yang menerima izin pengelolaan kawasan hutan. Barita meminta publik tidak menilai persoalan ini semata dari sisi kekosongan jabatan, melainkan menunggu penjelasan resmi dari pihak Kejaksaan. (NAD)