Batu Bara Kalori Menengah Langka, ESDM Sempat Alihkan Ekspor ke PLN

JAKARTA, AFU.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu untuk mengamankan pasokan batu bara kalori menengah bagi pembangkit listrik tenaga uap milik PT PLN. Langkah itu dilakukan di tengah kendala ketersediaan batu bara dengan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan penahanan sementara ekspor merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah sebagai regulator. Kebijakan tersebut ditempuh agar kebutuhan energi primer dalam negeri, khususnya untuk pembangkit listrik, tetap terpenuhi.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator,” kata Anggia dalam keterangannya, Jumat.

Batu bara yang menjadi perhatian pemerintah adalah batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah PLTU PLN. Sebelumnya, pemerintah menyoroti kendala pasokan batu bara dengan spesifikasi sekitar 5.200 kilokalori per kilogram gross as received atau GAR.

ESDM menyebut sekitar 141 juta metrik ton batu bara kini telah diamankan untuk kebutuhan pembangkit PLN. Jumlah itu mendekati kebutuhan batu bara tahunan PLN yang mencapai sekitar 154 juta metrik ton.

Dengan membaiknya pasokan dalam negeri, ESDM menyatakan aktivitas ekspor batu bara kembali berjalan normal. Pemerintah belum merinci volume ekspor yang sempat ditahan maupun perusahaan tambang yang terdampak langkah tersebut.

“Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal,” ujar Anggia.

Pemerintah juga akan memperketat pengawasan pengadaan energi primer PLN untuk mencegah gangguan pasokan listrik terulang. Tim pengawasan akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, serta PLN.

Anggia mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation dijalankan sesuai ketentuan. Pemerintah menegaskan belum menyiapkan aturan baru mengenai pembatasan ekspor batu bara karena regulasi DMO dinilai telah tersedia. (RHU)