JAKARTA, AFU.ID - Di sebuah ruang percakapan yang sejak lama dikenal sebagai arena adu argumen terukur, Akbar Faizal Uncensored kembali menghadirkan dialog yang tidak ramah pada jawaban singkat. Kali ini, Fadli Zon, yang kini duduk sebagai Menteri Kebudayaan, berhadapan dengan Akbar Faizal dalam perbincangan yang menyinggung lapisan paling sensitif: sejarah, kekuasaan, dan toleransi politik.
Akbar membuka dengan kegelisahan yang mewakili banyak penonton setia kanal itu. Ia mengingatkan posisi Fadli sebagai elit politik—pimpinan DPR, tokoh Partai Gerindra—yang kini berada di dalam pemerintahan. Di titik itu, Akbar menohok: apakah stabilitas politik dapat dijadikan alasan untuk menyederhanakan kompleksitas sejarah, bahkan memutihkannya, demi realitas kekuasaan hari ini? Apalagi, pertanyaan itu kini melekat pada jabatan baru Fadli sebagai Menteri Kebudayaan, posisi yang secara langsung bersentuhan dengan ingatan kolektif bangsa.
Fadli tidak mengelak. Ia mengakui bahwa politik bergerak dalam siklus, lima tahunan, layaknya bab dalam sebuah buku. Menurutnya, ada fase yang selesai dan ada bab baru yang dibuka. Dalam kerangka itu, masa pemerintahan Joko Widodo ia sebut sebagai chapter yang telah usai. Fokus bangsa, katanya, kini berada pada mandat baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Pernyataan “it’s over” yang dilontarkan Fadli bukan sekadar kalimat penutup, melainkan sikap politik: masa lalu boleh dicatat, tetapi realitas hari ini menuntut energi baru.
Namun Akbar tidak berhenti di situ. Ia menarik Fadli kembali ke kursi kebudayaan. Baginya, apa yang dilakukan hari ini adalah sejarah yang sedang ditulis. Pertengkaran di media sosial, polarisasi ingatan, dan penolakan atas versi-versi sejarah tertentu adalah tanda bahwa kebudayaan politik Indonesia sedang rapuh. Maka, sampai di mana toleransi bisa diberikan? Kapan permakluman berubah menjadi pengaburan?
Menjawab itu, Fadli memperluas definisi kebudayaan. Ia menolak anggapan bahwa kebudayaan semata soal tari dan nyanyian. Kebudayaan, katanya, mencakup bahasa, manuskrip, adat, ritus, pengetahuan tradisional, hingga pangan lokal. Sejarah, cagar budaya, dan warisan takbenda berada dalam spektrum yang sama. Karena luas dan majemuknya ekspresi itu, ia menyebut Indonesia bukan sekadar beragam, melainkan “mega diversity”.
Di titik inilah arah kebijakan kebudayaan ia jelaskan: membangun ulang fondasi identitas Indonesia. Dari lukisan purba tertua hingga budaya kontemporer, dari gotong royong hingga demokrasi yang berakar pada musyawarah. Politik, bagi Fadli, adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri—bukan sekadar produk sistem Barat, melainkan hasil dari pengalaman sejarah bangsa.
Percakapan itu tidak menghasilkan kesimpulan yang menenangkan. Tetapi justru di sanalah watak Akbar Faizal Uncensored bekerja: membiarkan ketegangan berpijak di ruang publik. Sejarah tidak dipaksa rapi, stabilitas tidak otomatis dimuliakan, dan kebudayaan ditempatkan sebagai medan dialog—sekaligus pagar identitas—yang terus diuji oleh kekuasaan. (bs)
