JAKARTA, AFU.ID — Sejumlah klaim yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR disorot Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Lembaga riset ini menilai klaim penciptaan lapangan kerja, swasembada pangan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti klaim penciptaan lapangan kerja yang menurutnya tidak bisa dilihat hanya dari sisi nominal, melainkan harus dibandingkan dengan rasio pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ia menyebut mesin pertumbuhan untuk menyerap tenaga kerja justru semakin melambat, meski realisasi investasi tercatat mencapai Rp1 triliun.
Menurutnya, investasi seperti hilirisasi cenderung bersifat padat modal dan masih jauh dari tahap industrialisasi karena baru sebatas mengolah komoditas primer. "Kalau kita hitung rasio dari data tenaga kerja, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menyerap 950 ribu tenaga kerja. Sementara tahun 2025 tiap 1 persen pertumbuhan hanya menyerap 370 ribu orang. Dan kondisinya memburuk, di semester I 2026 rasionya hanya 340 ribu orang. Klaim investasi dan pertumbuhan ekonomi artinya makin rendah kualitasnya," ujar Bhima dalam keterangan resmi, Jumat (14/8/2026).
Ia turut menyoroti klaim perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diklaim mendorong efisiensi. Diketahui, perampingan tersebut belum disertai keterbukaan laporan keuangan Danantara kepada publik. "Bagaimana kita bisa menguji klaim Presiden soal kinerja BUMN kalau laporan konsolidasi Danantara juga belum ada," kata Bhima.
Tiga Catatan CELIOS Soal Klaim Pangan dan Pertanian
Senada, Peneliti Senior CELIOS Isnawati Hidayah menegaskan terdapat tiga catatan penting terkait klaim di sektor pangan dan pertanian dalam pidato Presiden. Isnawati menilai Presiden belum sepenuhnya memahami realita kesejahteraan petani kecil di lapangan. "Masyarakat mengeluhkan harga pangan semakin mahal, rantai pasok yang semakin mahal, dan kondisi ekonomi yang sulit," kata Isnawati.
Catatan pertama, Isnawati menyoroti klaim Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai telah membantu rantai pasok petani secara berlebihan. Ia menyebut hingga 14 Agustus 2026, transaksi KDMP masih didominasi barang subsidi dan produk kelontong, sementara hasil produksi petani kecil justru minim terserap. Isnawati menegaskan pembentukan koperasi tanpa kepastian pasar dan harga yang lebih baik bagi petani berpotensi hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah, bukan koperasi yang tumbuh organik dari masyarakat.
Dalam catatan kedua, Isnawati menyoroti pemerintah yang dinilai mereduksi swasembada pangan menjadi sekadar capaian angka produksi semata. Ia mengungkap 47 persen penduduk miskin ekstrem justru bekerja di sektor pertanian dengan lahan kurang dari 0,5 hektare. Isnawati menyebut pangan menyumbang hampir 75 persen dari garis kemiskinan Indonesia. Data tersebut menunjukkan tingginya kerentanan masyarakat miskin terhadap kenaikan harga pangan di tengah tekanan geopolitik dan pelemahan nilai rupiah saat ini.
Catatan ketiga, Isnawati menyoroti program MBG yang dinilai terus dipaksakan di tengah persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Ia menyebut kasus keracunan pangan terus bertambah, sementara persoalan tata kelola dan dugaan konflik kepentingan masih ditemukan. Isnawati mendesak pemerintah menghentikan program MBG serta membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), alih-alih mengambil anggaran dari sektor pendidikan untuk membiayai program tersebut.
Kemerdekaan Belum Merata
Lebih jauh, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyoroti klaim pemerintah soal manfaat MBG terhadap kebugaran dan kehadiran siswa di sekolah yang dinilai tidak didukung data representatif secara nasional. Ia menegaskan Indonesia memang telah merdeka secara politik selama 81 tahun, namun kemerdekaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan dalam bentuk akses layanan publik yang merata bagi masyarakat.
"Ini hanya gimmick saja, tanpa data pembanding dan evaluasi yang independen," kata Wahyudi. Klaim keberhasilan program renovasi rumah dan Kredit Program Perumahan yang telah menjangkau puluhan ribu debitur juga disoroti. Ia mempertanyakan kemampuan masyarakat dalam melunasi cicilan program tersebut di tengah kenaikan suku bunga mengambang (floating rate) dan biaya hidup.
Ia bahkan menyoroti kebijakan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bertenor 40 tahun yang baru resmi berlaku di era Prabowo, sehingga masyarakat kelas bawah tidak memiliki opsi lain selain mengambil kredit jangka puluhan tahun. Wahyudi juga menanggapi klaim pemerintah terkait kenaikan persentase bagi hasil pengemudi ojek online (ojol) dari 80 menjadi 92 persen.
Ia menegaskan kenaikan persentase tersebut tidak serta-merta berbanding lurus dengan kenaikan penghasilan riil para pengemudi. "Sejak diterapkan 1 Juli lalu, banyak pengemudi mengeluhkan pendapatannya tetap tidak bertambah karena banyak skema penghitungan biaya layanan yang berubah dan tidak menguntungkan pengemudi," pungkas Wahyudi. (NAD)
