JAKARTA, AFU.ID – Rencana pemerintah mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia (URI) untuk mencetak calon pemimpin dinilai berisiko menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan perguruan tinggi negeri (PTN). URI akan mengelola pendidikan tinggi sekaligus pembinaan sumber daya manusia untuk pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN).
Risiko irisan fungsi muncul pada dua bidang. Pendidikan tinggi, riset, dan inovasi telah dijalankan PTN, sedangkan pendidikan serta pemantapan calon pemimpin tingkat nasional menjadi tugas Lemhannas. Pemerintah juga berencana membentuk Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan di bawah Gubernur URI. Badan tersebut akan membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta pemerintah menetapkan batas kewenangan setiap lembaga sebelum menjalankan URI. “Supaya tidak tumpang tindih. Lemhannas sudah menjadi tempat pembinaan kepemimpinan nasional,” kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026). Lemhannas merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjalankan pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
Kedeputian Pendidikan Lemhannas secara khusus bertugas menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional. Hasto meminta pembentukan URI didahului kajian mengenai kebutuhan, kewenangan, dan hubungannya dengan sistem pendidikan nasional. Pemerintah juga diminta memprioritaskan peningkatan mutu perguruan tinggi yang sudah ada sebelum mendirikan lembaga baru.
Penguatan PTN dapat dilakukan dengan menentukan bidang unggulan setiap kampus. Universitas Pattimura dan Universitas Cenderawasih, misalnya, dapat dikembangkan sebagai pusat keilmuan kemaritiman, sedangkan Institut Pertanian Bogor diperkuat sebagai pusat riset ketahanan dan kedaulatan pangan. “Roh universitas sebagai City of Intellect itu yang harus dihidupkan kembali,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Pemerintah menyebut URI sebagai bagian dari program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyiapan calon pemimpin masa depan. Program tersebut akan menghubungkan Sekolah Unggul Garuda, perguruan tinggi, dan pembinaan pegawai pemerintahan serta BUMN.
Pemerintah juga berencana memperluas fungsi LAN yang selama ini berfokus pada aparatur sipil negara agar mencakup pegawai perusahaan negara. Pembinaan telah dimulai melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan. Sebanyak 399 pegawai baru BUMN sedang mengikuti program tersebut sebagai bagian dari penyiapan sumber daya manusia untuk pemerintahan dan perusahaan negara. (FAD)
