JAKARTA - AFU.ID, Perjalanan ke China tidak perlu ribet tukar uang rupiah jadi renminbi. Cukup buka ponsel, mau belanja bisa langsung scan, seperti di warung madura. Ini berkat layanan implementasi cross-border QRIS sudah sampai ke negeri panda itu.
Setelah Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang dan Korea Selatan, kini layanan yang dimiliki Bank Indonesia (BI) itu sudah bisa digunakan di China tanpa menggunakan payment gateway lokal seperti WeChat-Pay atau AliPay.
BI secara resmi meluncurkan layanan QRIS di China setelah diuji coba sejak 17 Agustus tahun lalu. Selama masa uji coba itu, volume transaksinya mencapai mencapai Rp556 miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 1,64 juta.
"Dan hari ini luncurkan QRIS RI-China," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) sekaligus QRIS antar negara Indonesia-China di Grha Bhasvara Icchana, Jakarta, pada Kamis (30/4/2026).
China menyumbang jumlah wisatawan terbesar di Indonesia. Setiap tahun, ada sekitar 9 juta yang datang, dengan rata tinggal wisman asal China itu mencapai 20,54 hari. Sebelum implementasi sistem ini, wisman China perlu menukar uang untuk bertransaksi.
Setelah ini, pengguna WeChat-Pay atau AliPay dan sejumlah layanan sistem layanan keuangan lain dari bank bisa langsung buka ponsel dan scan di merchant yang ada kode QRIS-nya. Mereka sudah bisa belanja di UMKM dengan mudah, termasuk di warung madura.
Direktur BI Ryan Rizaldy mengatakan implementasi sistem ini diharapkan sebagai langkah penguatan rupiah dan memudahkan wisman bertransaksi. “Kalau tidak buat apa?” katanya, Rabu (1/4/2026).
Namun, transaksi itu tetap menggunakan ekosistem teknologi China. QRIS hanya bertindak sebagai pihak penengah dalam setiap transaksi yang terjadi. Sehingga BI hanya mencatat transaksi yang sudah jadi.
Dampaknya, insight perilaku konsumen, yang merupakan aset data digital paling berharga saat ini, justru dimiliki pemilik sistem layanan. Artinya, yang mendulang data besar itu WeChat-Pay, AliPay dan bank yang digunakan oleh wisman China.
Ini berbeda jika dompet digital yang digunakan pengguna wisman China itu menggunakan layanan yang dikelola langsung oleh perusahaan lokal.
Charles Lim dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menyebut meski infrastruktur teknis telah terbangun dengan baik, ketimpangan volume transaksi inbound dan outbound menunjukkan adanya tantangan dalam literasi digital, kesiapan infrastruktur lokal, dan perbedaan jumlah wisatawan antarnegara.
"Alipay dibangun sebagai super-app. Alipay mendominasi melalui skala yang besar, fitur yang lengkap, serta ekosistem yang sangat terkontrol. Alipay dioptimalkan untuk dominasi platform. Sementara QRIS dioptimalkan untuk inklusi, ketahanan, dan infrastruktur publik," mengutip pernyataanya di LinkedIn.
Dedolarisasi
Amerika Serikat menaruh perhatian serius terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang tertuang dalam laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR).
Washington menilai QRIS, bersama dengan GPN, sebagai hambatan non-tarif dalam perdagangan antara kedua negara.
USTR mengkritisi kebijakan Indonesia yang dianggap membatasi akses dan partisipasi perusahaan-perusahaan asing, khususnya dari Amerika Serikat, dalam ekosistem pembayaran digital nasional.
Dalam laporan tersebut, QRIS disebut sebagai instrumen yang dianggap terlalu protektif karena mengutamakan infrastruktur lokal dan membatasi keterlibatan perusahaan asing.
QRIS menawarkan biaya Merchant Discount Rate (MDR) yang jauh lebih rendah, bisa mencapai 0,7% atau bahkan gratis untuk UMKM kecil. Jika dibanding dengan kartu kredit dan debit macam Visa atau Mastercard yang bisa mencapai 1–3%.
Dampak nyata, transaksi debit card yang menggunakan jaringan Visa dan Mastercard di Indonesia turun signifikan. Bank Indonesia melaporkan penurunan transaksi ATM/debit card hingga 11,4% YoY di beberapa periode.
Sementara itu, pertumbuhan nilai transaksi QRIS jauh lebih cepat: dari Rp 99,98 triliun (2022) menjadi Rp 1.158 triliun pada 2025, dengan CAGR hampir 90% per tahun. Keduanya punya lahan masing-masing, QRIS masih unggul pasar domestik ritel dan UMKM, sementara Visa dan Mastercard untuk transaksi cross-border dan kartu kredit premium.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai sorotan pemerintah AS terhadap QRIS dan GPN tidak lepas dari hilangnya peluang keuntungan materiil serta kontrol terhadap negara-negara yang memiliki sistem pembayaran digital tersendiri, termasuk Indonesia.
"Kehadiran QRIS, BI Fast, dan GPN merupakan sistem pembayaran yang diciptakan untuk mempermudah transaksi antar nasabah (dalam negeri)," katanya, emngutip Investortrust, Selasa (22/4/2025).
Ia menduga, pihak AS dalam hal ini mastercard dan visa, merasakan kehilangan peluang keuntungan lantaran tidak dilibatkan dalam sistem pembayaran nasional Indonesia.
Sedangkan di satu sisi, ia meyakini konsumen domestik diuntungkan dengan adanya QRIS dalam melakukan transaksi pembayaran sehari-hari. "Tidak semua apa yang diinginkan oleh AS, bisa kita turuti," katanya, tegas. (EER)
