Eksekusi Eks Hotel Sultan Ricuh, 69 Orang Diamankan dan 29 Luka

JAKARTA, AFU.ID — Eksekusi barang milik negara Blok 15 di area eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat, berlangsung ricuh pada Kamis, (18/6/2026). Polisi mengamankan 69 orang yang diduga menghalangi pelaksanaan eksekusi, sementara 29 orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan puluhan orang tersebut diamankan karena diduga mencoba menghalangi proses eksekusi di kawasan eks Hotel Sultan.

“Akibat aksi ini, petugas mengamankan 69 orang yang diduga mencoba menghalangi proses eksekusi dan jumlah ini kemungkinan bisa bertambah,” kata Budi di Jakarta, Kamis, (18/6/2026).

Menurut Budi, kericuhan terjadi setelah massa yang berada di area eksekusi melakukan pelemparan terhadap petugas. Aksi itu menyebabkan puluhan aparat dan warga sipil terluka.

Ia menyebut 26 personel Polri mengalami luka ringan akibat lemparan batu. Selain itu, seorang anggota TNI mengalami luka di bagian pelipis dan dua warga sipil juga terluka saat proses eksekusi berlangsung.

“Total 26 petugas Polri mengalami luka ringan akibat lemparan batu dari massa yang menduduki area eksekusi,” ujarnya.

Budi mengatakan seluruh korban luka telah mendapat penanganan medis.

“Saat ini, yang terluka dalam penanganan pihak medis,” katanya.

Polda Metro Jaya sebelumnya menurunkan 3.161 personel gabungan TNI-Polri untuk mengawal eksekusi barang milik negara Blok 15 di kawasan eks Hotel Sultan. Petugas dikerahkan untuk memastikan proses eksekusi berjalan aman, tertib, dan terkendali.

“Petugas hadir untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan eksekusi ini berjalan aman, damai, dan dapat dikendalikan,” ujar Budi.

Menurut Budi, pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui sejumlah tahapan. Panitera terlebih dahulu menyampaikan penetapan penyitaan, kemudian proses itu didampingi aparat TNI-Polri, pihak penggugat, dan pihak tergugat.

Petugas juga disebut telah memberikan imbauan secara persuasif dan humanis kepada masyarakat yang masih berada di lokasi objek penyitaan. Setelah itu, pihak yang berada di lokasi diberi ruang untuk bernegosiasi.

Namun, situasi berubah ketika massa disebut melakukan pelemparan dan tindakan yang mengganggu keamanan serta berpotensi mencederai petugas.

“Setelah dilakukan imbauan lalu diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan ketertiban masyarakat bahkan dapat mencederai petugas,” kata Budi.

Eksekusi Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno atau eks Hotel Sultan sebelumnya telah dijadwalkan pada 18 Juni 2026 berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno juga telah menyiapkan proses pendataan, dokumentasi, pemindahan, dan penyimpanan barang milik pengelola sebelumnya yang masih berada di lokasi.

Sengketa eks Hotel Sultan sendiri telah berlangsung panjang antara negara melalui PPKGBK dan PT Indobuildco sebagai pengelola sebelumnya. PPKGBK menyatakan kawasan tersebut merupakan barang milik negara, sementara PT Indobuildco sebelumnya menolak rencana pengosongan karena menilai eksekusi berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru.

Budi menegaskan proses eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi liar terkait pelaksanaan eksekusi.

“Kami mengimbau kepada masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Kericuhan dalam eksekusi eks Hotel Sultan menunjukkan sengketa lahan ini belum sepenuhnya selesai di lapangan meski proses hukum telah masuk tahap eksekusi. Pemerintah, aparat, dan pihak terkait perlu memastikan proses pengambilalihan barang milik negara tetap transparan, terdokumentasi, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi pekerja, penghuni, maupun pihak yang masih memiliki barang di area tersebut. (RHU)