Diduga Dirundung hingga Tersengat Listrik, Bocah 6 Tahun Berhak Dapat Restitusi

JAKARTA, AFU.ID — Anak laki-laki berinisial MW berusia 6 tahun yang diduga menjadi korban perundungan hingga tersengat listrik dan koma di Jakarta Pusat berhak mendapatkan restitusi. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

“Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, korban berhak memperoleh restitusi, termasuk dalam kasus kekerasan fisik dan psikis,” kata Veronica di Jakarta, Jumat (12/6/2026)

Veronica menyayangkan kasus dugaan perundungan yang menimpa MW. Ia menegaskan setiap anak berhak tumbuh dan bermain di lingkungan yang aman serta bebas dari kekerasan. Dalam kasus ini, orang tua korban juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengelola fasilitas publik apabila terbukti ada kelalaian. Kelalaian itu terkait dugaan kabel beraliran listrik yang terbuka di area bermain anak.

MW mengalami luka berat setelah sempat tidak sadarkan diri akibat sengatan listrik. Korban juga mengalami benjolan dan memar di bagian belakang kepala serta luka lecet pada kedua betis. Selain cedera fisik, korban disebut mengalami dampak psikologis. MW menunjukkan ketakutan dan histeris ketika bertemu orang lain di luar anggota keluarganya.

“Kondisi tersebut memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar proses pemulihan dapat berjalan optimal,” ujar Veronica. Saat ini, keluarga korban telah membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Pusat. Berdasarkan analisis hukum, perbuatan yang diduga dilakukan dua terlapor dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik dan psikis terhadap anak.

Terlapor dapat dijerat Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta. Namun, karena terduga pelaku masih berstatus anak, penanganan perkara tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (FAD)