3.033 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Masuk Tahap I Revitalisasi, Anggarannya Rp2 Triliun

JAKARTA, AFU.ID — Bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut) sangat berdampak terhadap layanan pendidikan.

Melansir website Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI), Minggu (31/5/2026), sebanyak 4.922 unit satuan pendidikan terdampak.

Yang mana, implikasinya terhadap layanan pembelajaran bagi sekitar 707.161 peserta didik, aktivitas 59.620 guru dan tenaga kependidikan (GTK).

Oleh karenanya, percepatan revitalisasi, penyediaan ruang kelas darurat, dan bantuan bagi GTK menjadi bagian penting dari pemulihan layanan pendidikan di daerah terdampak.

Pascabencana bencana Sumatra, Kemendikdasmen RI terus mempercepat proses bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk sekolah terdampak bencana.

Data per 25 Mei 2026, sebanyak 3.101 sekolah telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi dengan total nilai bantuan Rp2,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, 3.033 sekolah telah menerima penyaluran tahap I sebesar 70% dengan total Rp2 triliun.

Dari 3.101 sekolah tersebut, sebanyak 2.834 sekolah dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah.

Sementara itu, sebanyak 267 sekolah rusak berat dan/atau relokasi akan dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Sedangkan 68 sekolah lainnya masih dalam proses penyaluran dana bantuan sebesar Rp31,7 miliar.

Terkait progres pembangunan revitalisasi, dari 3.033 sekolah yang telah menerima penyaluran tahap I, sebanyak 28 unit telah mencapai progres fisik di atas 70%.

Kemudian 223 sekolah pada rentang 51-70%, 574 unit pada rentang 31-50%, dan 2.208 masih di bawah 30%.

Kemendikdasmen RI menargetkan 311 sekolah rampung 100% sebelum tahun ajaran 2026/2027 pada Juli 2026 mendatang.

Selain bantuan revitalisasi, GTK yang terdampak bencana juga telah menerima bantuan khusus.

Dari total 59.270 GTK terdampak, sebanyak 52.513 orang telah menerima bantuan dengan total anggaran lebih dari Rp315 miliar.

Terkait proses relokasi sekolah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI), Gogot Suharwoto menyampaikan, sebanyak 31 sekolah relokasi yang telah melakukan PKS sedang dikerjakan oleh TNI AD.

“Secara keseluruhan, masih terdapat 66 sekolah yang harus direlokasi dan belum melakukan PKS karena masih dalam tahap koordinasi penyediaan lahan dengan pemerintah daerah,” ungkapnya.

“Dari 66 sekolah tersebut, 23 sekolah belum tersedia lahannya, 16 sekolah masih dalam proses pengurusan lahan, dan 27 sekolah lainnya telah tersedia lahannya namun masih menunggu dokumen legalitas lahan dikirimkan oleh pemerintah daerah kepada Kemendikdasmen,” pungkasnya. (ADR)