Majelis Etik Sebut Hery Susanto Hadapi 12-14 Laporan

JAKARTA, AFU.ID - Majelis Etik Ombudsman RI mengungkapkan Ketua Ombudsman RI nonaktif, Hery Susanto, saat ini menghadapi sedikitnya 12 hingga 14 laporan dugaan pelanggaran hukum dan etik.

Ketua Majelis Etik Ombudsman RI, Jimly Asshiddiqie, mengatakan laporan tersebut berasal dari internal Ombudsman RI dan juga dari Kejaksaan Agung.

"Jadi, kalau dari Kejagung lebih banyak. Tapi sebagian besar di antara itu terkait dengan aspek hukum sehingga kami tidak bisa ikut campur mengungkapnya," kata Jimly dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurut Jimly, laporan dari internal Ombudsman berjumlah sekitar 12 kasus, sedangkan laporan yang berasal dari Kejaksaan Agung mencapai 14 kasus. Namun, sebagian besar perkara yang dilaporkan berkaitan dengan aspek hukum yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Ia menjelaskan bahwa pelanggaran hukum dan pelanggaran etik tidak selalu berjalan beriringan. Meski dalam banyak kasus pelanggaran hukum juga mengandung unsur pelanggaran etik, terdapat pula kasus yang hanya masuk kategori pelanggaran hukum.

Jimly mencontohkan pengalaman saat memimpin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana pernah ditemukan kasus yang diputus bersalah secara hukum oleh pengadilan, tetapi tidak termasuk pelanggaran etik.

"Tapi 99 persen kemungkinan pelanggaran hukum itu juga melanggar etik. Hanya saja pelanggaran etik tidak harus melanggar hukum," katanya.

Sebelumnya, Hery Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013-2025.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup melalui serangkaian proses penyidikan.

"Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan, dan lain-lain," katanya.

Dalam perkara tersebut, Hery diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari PT TSHI terkait persoalan penghitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihadapi perusahaan tersebut. Dugaan itu terjadi saat Hery masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. (ANT/FAD)