KPK Sebut Eks Sekjen MPR Minta Jatah 10 Persen Tiap Proyek, Gratifikasi Tembus Rp17 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Permintaan jatah proyek sebesar 10 persen menyeret mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Ma'ruf Cahyono dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR. Dugaan tersebut terungkap dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih mendalami aliran fee dari sejumlah proyek.

KPK mengungkaP permintaan fee itu saat memeriksa pihak swasta dari PT Lima Abadi Lestari, Ade Zainal, sebagai saksi dalam perkara tersebut. Penyidik mendalami keterkaitan saksi dengan dugaan permintaan imbalan yang dilakukan tersangka dalam proses pengadaan barang dan jasa. “Ade merupakan salah satu pihak yang dimintai fee oleh Ma'ruf,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).

Pemeriksaan dilakukan untuk mengonfirmasi mekanisme permintaan fee serta keterlibatan para pihak dalam perkara tersebut. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR. Nilai gratifikasi yang diduga diterima sementara mencapai Rp17 miliar, meski penyidik menyebut jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring perkembangan penyidikan.

Selain menetapkan tersangka, KPK juga telah mencegah Ma'ruf bepergian ke luar negeri sejak 10 Juni 2025. Langkah itu dilakukan agar penyidik dapat sewaktu-waktu meminta keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. (RAI)