Video di HP Tersangka Bongkar Kasus Pencabulan Anak Disabilitas, Panti Surabaya Tak Berizin dan Ditutup

JAKARTA, AFU.ID — Kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Baitul Yatim, Tandes, Surabaya, terungkap setelah kakak korban menemukan rekaman di telepon genggam milik pengasuh panti. Korban berinisial SK (14), seorang remaja tunanetra, diketahui telah tinggal di panti bersama kakaknya sejak masih balita. Polisi telah menetapkan pengasuh berinisial MSN (22) sebagai tersangka dan menahannya untuk menjalani proses hukum.

“Tersangka berulang kali melakukan pencabulan terhadap korban,” kata Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto, Kamis (20/8/2026). Berdasarkan penyelidikan kepolisian, dugaan perbuatan tersebut terjadi berulang sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2026. Polisi masih mendalami rangkaian kejadian dan barang bukti yang ditemukan dalam perkara tersebut.

Kasus mulai terbongkar ketika kakak korban secara tidak sengaja menemukan dokumentasi video di ponsel tersangka. Temuan itu kemudian disampaikan kepada ibu korban yang saat itu bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Setelah berkoordinasi dengan keluarga, korban dievakuasi dari lingkungan panti dan perkara dilaporkan kepada kepolisian pada Juli 2026.

Polisi menyebut tersangka menggunakan iming-iming meminjamkan telepon genggam untuk mendekati korban. Tersangka juga diduga melontarkan ancaman kekerasan agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Penyidik kemudian menjerat MSN dengan ketentuan pidana terkait kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban anak.

MSN dijerat Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Proses hukum terhadap tersangka berlangsung bersamaan dengan penanganan dan pendampingan terhadap korban. Identitas serta kondisi pribadi korban tetap perlu dilindungi selama proses tersebut berlangsung.

Kasus tersebut turut membuka persoalan lain di Panti Asuhan Baitul Yatim. Pemerintah Kota Surabaya menemukan panti yang telah beroperasi sejak 2019 itu belum terdaftar dan belum mengantongi perizinan dari Dinas Sosial. Pemkot kemudian meminta seluruh kegiatan panti dihentikan mulai Kamis dan mengatur pemulangan anak-anak yang masih tinggal di sana.

Kepala Dinas Sosial Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan pengurus panti mengakui belum mengurus pendaftaran lembaga dengan alasan masih menunggu perkembangan yayasan. Selain masalah izin, administrasi terkait keluar-masuk penghuni juga dinilai tidak lengkap. Kondisi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan Pemkot Surabaya dalam menghentikan operasional panti.

Sebanyak 35 anak yang masih berada di Panti Asuhan Baitul Yatim diminta dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Pemerintah daerah memastikan proses pemulangan tetap memperhatikan keberlanjutan pendidikan dan pengasuhan anak. Penutupan panti juga menjadi momentum evaluasi terhadap pengawasan lembaga pengasuhan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Kasus ini menambah perhatian terhadap perlindungan anak di lembaga pengasuhan, terutama bagi anak penyandang disabilitas yang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kekerasan. Pemeriksaan terhadap izin, administrasi, pola pengawasan, serta mekanisme pengaduan menjadi bagian penting untuk memastikan keselamatan penghuni panti. Penanganan perkara juga perlu menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas selain proses pidana terhadap tersangka. (RHU)