Jaksa vs Polri: Kejati DIY Susul Jateng, Sisir 380 Titik SPPG, Termasuk Milik Polri

JAKARTA, AFU.ID — Pihak Kejaksaan Agung rupanya berupaya menerapkan taktik total football dalam menghadapi "serangan" pihak Polri. Dengan "amunisi" kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG), Kejaksaan Agung kini mulai memerintahkan Kejaksaan Tinggi di daerah menyisir Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah, termasuk yang dikelola oleh Polri.

Setelah Kejati Jawa Tengah, kini Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta juga mulai melakukan penyisiran terhadap SPPG di wilayah itu. Langkah ini disebut sebagai instruksi langsung dari Kejaksaan Agung (Kejagung) di tengah pengusutan megakorupsi tata kelola program MBG di BGN, khususnya terkait klaster dugaan jual beli titik SPPG.

"Terkait (penyisiran) SPPG, memang ada permintaan dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung agar kami di daerah mengumpulkan data titik-titik SPPG," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Langgeng Prabowo, Jumat (10/7/2026).

Langgeng mengatakan, pihaknya telah merampungkan proses pengumpulan data (puldata) dari sekitar 380 titik SPPG yang tersebar di lima kabupaten dan kota di wilayah DIY. "Sekarang seluruh dokumen hasil puldata (pengumpulan data) kersebut sudah dilaporkan kepada Kejagung, karena yang menangani Pidsus Kejagung. Kita tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan" jelas Langgeng.

Dia menegaskan pihaknya hanya berwenang melakukan pemetaan zonasi dan mengumpulkan data on the spot, tanpa hak membeberkan substansi temuan ke publik karena perkara sepenuhnya dipegang pusat. Langkah Kejati DIY ini menyusul langkah yang telah diambil Kejati Jateng sehari sebelumnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Arfan Triono mengatakan, kejaksaan di daerah mendapat perintah dari pimpinan untuk menyisir seluruh SPPG. Karena itu, pihak Kejati Jateng telah mengerahkan jajaran kejaksaan negeri ke titik-titik SPPG.

Para penyidik Kejaksaan terus berupaya menghimpun data mengenai pelaksanaan program, kendala di lapangan, serta berbagai hal yang terjadi. "Jadi yang telah dilaksanakan oleh kejaksaan negeri se-Jawa Tengah adalah melaksanakan tugas perintah dari pusat untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan on the spot ke titik-titik SPPG. Tidak hanya SPPG Polri, tapi semua SPPG," kata Arfan Kamis (9/7/2026).

Pemeriksaan ini, kata Arfan, masih terkait dengan penyidikan kasus korupsi di BGN yang ditangani Kejaksaan Agung. Karena itu jajaran di daerah, termasuk Jawa Tengah, berupaya mengumpulkan data terkait penyidikan itu, terutama terkait pengadaan barang atau produk. Dalam konteks ini kata Arfan, jumlah SPPG yang telah diperiksa oleh masing-masing kejari di Jateng baru berjumlah belasan.

"Hasil pendataan dan pengumpulan keterangan nantinya bakal diserahkan kepada jajaran pimpinan untuk dianalisis. Setelah itu baru dirumuskan langkah atau tindakan lanjutannya," jelas dia.

Arfan membantah jika pemeriksaan SPPG, termasuk milik Polri ini merupakan bentuk 'serangan balik' Kejaksaan atas tindakan Polri yang menyidik kasus-kasus terkait Jampidsus. "Ini buntut dari rangkaian dari BGN pusat. Jangan sampai di daerah juga ada seperti itu," ujarnya.

"Kegiatannya (pendataan SPPG) kan dilaksanakan sebelum ini. Makanya tadi saya bilang, ini buntut dari rangkaian dari BGN di pusat, enggak ada hubungannya sama yang kemarin (penggeledahan oleh Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya)," tambah Arfan.

Pihak Kejati Jateng juga membantah bahwa Kejaksaan Negeri di Jateng bakal melakukan panggilan pemeriksaan terhadap personel Polri terkait pendataan SPPG. "Kami sampai saat ini tidak ada pemanggilan ataupun pemeriksaan. Yang kami lakukan pendataan, pengumpulan data, keterangan, on the spot," ujarnya.

Kejaksaan juga tak mempermasalahkan jika pengelola SPPG terkait menolak didata atau memberikan keterangan. "Mereka ngasih data kita terima. Enggak ngasih, ya enggak apa-apa, kita catat enggak ada data. Kan gitu saja," kata dia.

Pihak Kejagung memang mulai tancap gas mengusut kasus korupsi BGN. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyatakan tim penyidik fokus pada penyesuaian berkas perkara sebelum dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Febrie menjelaskan, bertambahnya jumlah nama yang didalami tidak serta-merta menunjukkan seluruhnya telah terbukti melakukan tindak pidana. Menurutnya, penyidik masih menelusuri peran masing-masing pihak sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.

"Nama-nama yang disebut sebelumnya 41 orang, sekarang berkembang menjadi 47 nama," ujar Febrie dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jumat (10/7/2026).

Dia menegaskan penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski belakangan muncul polemik terkait penyidikan yang disebut-sebut berkaitan dengan dirinya. Salah satu perkara yang menjadi fokus penyidik saat ini adalah korupsi tata kelola Program MBG yang menjadi program prioritas pemerintah.

MAR