Jaksa: Perintah Chromebook Nadiem Melawan Hukum

JAKARTA, AFU.ID — Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menilai perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook bukan sekadar kesalahan kebijakan. Jaksa menyebut perintah Nadiem Anwar Makarim terkait penggunaan Chromebook telah ditindaklanjuti menjadi rangkaian perbuatan melawan hukum.

Pernyataan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum Roy Riady dalam sidang pembacaan replik atas pleidoi Nadiem di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, (9/6/2026). Replik tersebut menjadi jawaban jaksa atas pembelaan Nadiem dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019–2022.

Jaksa menyebut Nadiem menabrak Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal itu dikaitkan dengan perintah “Go ahead with Chromebook” kepada Hamid Muhammad, serta arahan kepada pejabat lain bahwa penggunaan Chromebook sudah final sebagai perintah menteri.

Menurut jaksa, Nadiem juga diduga menyampaikan langsung kepada Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah setelah keduanya dilantik sebagai pejabat. Program digitalisasi pendidikan disebut harus memakai sistem operasi Chrome dan perangkat Chrome Device Management.

Jaksa menilai rangkaian perintah itu menunjukkan hubungan kausalitas antara niat jahat dan perbuatan melawan hukum. Roy menyebut Nadiem tidak membantah fakta tersebut saat diperiksa sebagai terdakwa di persidangan.

“Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan ranah pidana murni, dalam hal ini tindak pidana korupsi,” kata jaksa.

Dalam perkara ini, Nadiem sebelumnya dituntut 18 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp1 Miliar subsider 190 hari penjara, serta uang pengganti Rp5,67 Triliun subsider sembilan tahun penjara.

Nadiem didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 Triliun. Kerugian itu berasal dari program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek senilai Rp1,56 Triliun dan pengadaan Chrome Device Management senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp621,39 Miliar.

Jaksa menyebut pengadaan itu tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan barang dan jasa. Pengadaan Chrome Device Management juga disebut tidak diperlukan dan tidak bermanfaat bagi program digitalisasi pendidikan.

Dalam dakwaan, Nadiem disebut menerima uang Rp809,59 Miliar dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia. Jaksa mengaitkan sumber dana itu dengan investasi Google senilai 786,99 juta dolar Amerika Serikat.

Perkara ini juga menyeret Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan. Tiga nama pertama menjalani persidangan terpisah, sedangkan Jurist Tan masih buron. (RHU)