Hukum dan Luka Pikiran Merdeka: Diskursus Panas dari Ruang AFU

JAKARTA, AFU.ID - Percakapan di Akbar Faizal Uncensored kembali membuka ruang yang tak nyaman—tentang hukum, sejarah, dan nasib pikiran merdeka di negeri yang mengaku demokratis.

Di hadapan publik, Akbar Faizal melontarkan kegelisahan yang terasa personal. Ia pernah menjadi bagian dari pembuat undang-undang di DPR RI. Pertanyaannya sederhana, tetapi menghantam: apakah seluruh produk hukum itu benar-benar mampu melindungi kebebasan berpikir para aktivis muda?

Jawaban dari Usman Hamid datang tanpa jeda—dan tanpa basa-basi. “Sayangnya tidak.”

Ia menelusuri akar masalah hingga ke masa kolonial Hindia Belanda, ketika ideologi dijadikan alasan untuk membungkam. Marxisme dilarang, label “anarkis” disematkan untuk merendahkan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, hingga Agus Salim. Bagi Usman, warisan itu belum sepenuhnya hilang—ia bertransformasi dalam bentuk hukum modern yang masih mencurigai pikiran.

Ia juga menyinggung proses legislasi yang kerap tergesa. Salah satunya saat pembahasan Undang-Undang TNI yang disebut hanya berlangsung dalam hitungan minggu, tanpa partisipasi luas masyarakat sipil. Aktivis, kata dia, justru baru dilibatkan ketika konflik sudah terlanjur muncul di ruang publik.

Namun Akbar tak berhenti di sana. Ia mengangkat satu titik terang: kemenangan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam perkara hukum yang sempat menyita perhatian publik. Bukankah itu tanda kemajuan?

Usman mengakui kemenangan itu penting, tetapi ia menyebutnya sebagai kemenangan dalam “pertempuran”, bukan “perang”. Dukungan masyarakat sipil yang memenuhi ruang sidang menjadi faktor utama. Namun secara struktural, menurutnya, demokrasi belum benar-benar dimenangkan.

Ia menyoroti bagaimana hukum justru kerap digunakan untuk menjerat aktivis. UU ITE yang awalnya dirancang untuk melindungi masyarakat dari penipuan digital dan konten bermasalah, dalam praktiknya lebih sering dipakai untuk membungkam kritik. Pasal pencemaran nama baik menjadi alat yang paling sering digunakan.

Contoh lain muncul dalam kasus Delpedro—di mana masyarakat sipil memprotes kriminalisasi atas ekspresi di media sosial. Respons pemerintah yang dianggap normatif, bahkan menantang, justru memperlebar jarak antara negara dan generasi muda.

Di titik itu, diskusi berubah menjadi refleksi yang lebih luas. Bukan hanya soal pasal atau undang-undang, tetapi tentang bagaimana negara memandang kritik: sebagai bagian dari demokrasi, atau sebagai ancaman yang harus dikendalikan.

Di ruang AFU, suara-suara itu mengalir tanpa sensor, tetapi menyisakan pertanyaan besar di luar sana: jika hukum tak mampu melindungi pikiran merdeka, lalu di mana demokrasi benar-benar berdiri?

Dan mungkin, seperti yang tersirat dalam percakapan itu, jawabannya belum selesai ditulis. (bs)