Tilap Uang Negara Rp2 Miliar, Hakim Singgih Wahono Dipecat. Sudah Sering Berkasus Sejak 2018

JAKARTA, AFU.ID – Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Hakim Yustisial PN Jaksel Singgih Wahono. Hakim kelahiran Semarang 4 Januari 1971 ini dinyatakan bersalah menilap uang negara Rp2 miliar.

Perbuatan terhukum ini dilakukan ketika ia menjabat sebagai Ketua PN Kudus tahun 2022. Uang sebesar Rp1,9 miliar dan Rp150 juta itu didapatnya dari pemenang lelang rumah rampasan negara, yang seharusnya disetor ke kas negara. Namun uang tersebut tidak disetorkan ke bank, malah dinikmati sendiri.

Ketua sidang MKH, Hamdi mengungkapkan, Singgih Wahono menggunakan uang tersebut untuk membangun perusahaan miliknya, membayar kredit rumah, dan berbagai kegiatan pribadi. Maka majelis kehormatan memutuskan pemecatan untuknya dari posisi hakim yustisial maupun kedinasan. “Menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat,” kata Hamdi dalam putusan MKH di Jakarta, Rabu, (23/6/2026).

MKH menyatakan Singgih yang bersertifikat Hakim Tipikor ini tak mampu mengembalikan uang tersebut hingga sidang etik digelar. Dalam pembelaannya, Singgih mengaku berniat mengembalikan uang melalui pinjaman bank, tetapi pengajuannya tidak mendapat rekomendasi dari Ketua PN Jakarta Selatan.

Majelis menilai tidak ada keadaan yang meringankan. Singgih dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ia juga melabrak prinsip integritas, kejujuran, profesionalisme, dan tidak menjaga kehormatan hakim. Vonis ini hanya sebatas memberhentikan, tidak sampai pada pengembalian uang yang dikorupsi ataupun denda. MKH memang tidak memiliki wewenang untuk memaksa atau menyita uang yang dikorupsi hakim.

Pembiaran Berlarut-Larut

Perkara ini bukan satu-satunya catatan etik Singgih Wahono. Saat menjabat Ketua PN Baturaja, ia juga pernah menerima suap Rp200 juta terkait pengurusan perkara pada 2018. Modus makelar kasus semacam ini kemungkinan hanya tampak seperti gunung es. Namun Singgih hanya dijatuhi sanksi nonpalu selama enam bulan pada 2023. Setelah itu ia diberi tempat sebagai Hakim Yustisial PN Jakarta Selatan.

Singgih juga pernah melakukan pelanggaran lain pada tahun 2020 ketika menjabat sebagai ketua PN Kudus. Saat itu ia menerbitkan produk pengadilan berupa penetapan yang digunakan untuk pengalihan harta warisan. Namun penetapan yang dibuatnya tidak terdaftar dalam administrasi pengadilan.

Ketika Singgih menjabat Ketua PN Baturaja Sumatera Selatan, ia pernah didemo oleh masyarakat karena banyak menjatuhkan vonis aneh. Pendemo yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Untuk Keadilan (KMK) Ogan Komering Ulu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PN baturaja, Juli 2017.

Koordinator aksi Josi Robert mencatat, Singgih pernah memvonis bebas seorang bandar narkoba bernama Ferial Mursalin pada 5 Juli 2017. Lalu ia membebaskan pula terdakwa kasus penipuan Rp2 miliar, dengan vonis bebas murni. (RHU)