Eks Penyidik KPK Sebut Pembakaran Rumah Saksi Bekasi Bentuk Perlawanan Balik Koruptor

Jakarta, Afu.id — Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menilai insiden pembakaran rumah saksi kasus suap Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan bentuk perlawanan balik koruptor pada Kamis, 9 April 2026. Aksi teror fisik tersebut dianggap sebagai ancaman nyata terhadap jalannya proses penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi.

“Peristiwa ini menunjukkan pola ‘koruptor fight back’ yang semakin nyata. Serangan balik terhadap penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam bentuk ancaman verbal atau tekanan terhadap penyidik, tetapi juga dapat berupa kekerasan fisik,” kata Praswad dalam keterangannya, Kamis 9 April 2026.

Praswad menekankan intimidasi terhadap saksi sama sekali tidak bisa ditoleransi karena berpotensi merusak sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Tindakan kekerasan ini dikhawatirkan dapat membungkam warga lain yang mengetahui praktik rasuah.

“Jika saksi tidak terlindungi, maka keberanian masyarakat untuk membantu membongkar praktik korupsi akan melemah,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia menyambut baik langkah cepat komisi antirasuah yang langsung menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan dari negara diyakini menjadi instrumen penting agar penyidikan kasus Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara dapat berjalan tanpa intervensi.

“Langkah cepat KPK yang segera berkoordinasi dan meminta perlindungan kepada LPSK pun patut diapresiasi, koordinasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap saksi dipandang serius,” terang Praswad.

Lebih lanjut, ia mendesak aparat untuk mengusut tuntas dalang di balik aksi perusakan properti tersebut dengan pendekatan hukum yang komprehensif. Penerapan sanksi pidana secara berlapis sangat diperlukan guna memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku.

“KPK perlu menerapkan pasal perintangan penyidikan terhadap pelaku maupun pihak yang memerintahkan pembakaran tersebut. Selain itu, kepolisian juga perlu menindak pelaku dengan pasal pidana terkait perusakan dan pembakaran,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi adanya dugaan pembakaran rumah milik salah satu saksi dalam perkara yang menjerat Ade Kuswara, H.M. Kunang, dan seorang pihak swasta bernama Sarjan. Kolaborasi antarlembaga penegak hukum dinilai sangat krusial untuk segera mengungkap motif dan aktor intelektual di balik teror tersebut.

"Aparat penegak hukum harus bekerja sama dan segera mengungkap motif, menangkap pelaku, serta memastikan perlindungan maksimal kepada saksi," pungkas Praswad. (nad/asw)