Bahas Mafia Peradilan, Mahfud MD Ungkap Adanya Permintaan Biaya Ilegal dalam Eksekusi Lahan

AFU.ID - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD membongkar fakta mengejutkan mengenai masifnya praktik mafia peradilan yang merambah hingga ke level tertinggi. Mahfud menceritakan kisah ironis di mana seorang mantan menteri era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun tak luput dari pemerasan oleh oknum calo di lingkungan pengadilan.

Berbicara melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud membeberkan bahwa rekan sejawatnya tersebut tengah berjuang mengeksekusi lahan miliknya di Bekasi yang telah dimenangkan di pengadilan hingga status inkrah (berkekuatan hukum tetap). Namun, proses eksekusi tersebut dijegal oleh tembok birokrasi dan permintaan uang yang tidak masuk akal.

"Tanahnya dirampas orang, sudah inkrah. Mau dieksekusi tidak bisa, malah disuruh bayar Rp1 miliar oleh calo yang mungkin dipelihara orang dalam. Bayangkan, sekelas mantan menteri saja mau dieksekusi disuruh bayar Rp1 miliar, padahal biaya resminya mungkin tidak sampai Rp5 juta," ungkap Mahfud, dikutip Rabu 25 Februari 2026.

Kejadian ini, menurut Mahfud, menunjukkan betapa "busuknya" sebagian oknum di lembaga yudikatif. Ia mengaku harus turun tangan langsung menelepon pimpinan pengadilan setempat untuk mengklarifikasi temuan tersebut hingga akhirnya proses eksekusi bisa berjalan tanpa biaya gelap.

Mahfud menekankan bahwa kasus ini hanyalah puncak gunung es dari penderitaan masyarakat kecil yang tidak memiliki akses langsung ke pucuk pimpinan lembaga hukum. Ia juga menyoroti kinerja Kejaksaan terkait barang sitaan yang sering "hilang" atau sulit dikembalikan kepada pemenang perkara.

"Di Kejaksaan ini lebih parah juga. Barang bukti sudah diputus harus dikembalikan, tapi saat akan dieksekusi barangnya tidak ada. Muter-muter saja. Ini adalah bentuk silent brown coat (praktik kotor yang tersembunyi). Jika penegakan hukum kita sudah seperti ini, maka pilar demokrasi kita sedang dalam ancaman besar," pungkas Mahfud MD. (*)