JAKARTA - AFU.ID, Mayoritas orang desa memang tidak menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi bukan berarti mereka terbebas dari pengaruh nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat ini.
Faktanya, masyarakat pedesaan tetap membutuhkan komoditas impor seperti pupuk, bahan bakar minyak, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, hingga pangan. Semua itu, dibeli pakai dolar.
Dalam pidatonya di Nganjuk, Sabtu (16/5/2026), Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat di pedesaan tidak menggunakan mata uang asing dalam kehidupan sehari-hari. Para pengamat menilai, resposn Prabowo terlalu menggampangkan keadaan.
Perlu dicatat, sehari sebelum pidato itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar menembus angka Rp17.600 per US$1, Jumat (15/05). Masyarakat mulai khawatir terhadap kenaikan sejumlah harga.
"Rupiah begini, rupiah begini, apa? Eh, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," klaim Prabowo.
Karena tak terpengaruh langsung terhadap nilai tukar rupiah, Prabowo menilai mereka tidak merasakan dampaknya secara langsung. "Mau dolar berapa ribu kek, orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok," katanya.
Prabowo justru melihat, masyarakat perkotaan bakal terdampak. Khususnya bagi mereka yang sering pergi ke luar negeri. "Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri,” ungkapnya.
Persoalan nilai tukar rupiah tidak sesederhana klaim Prabowo. Setidaknya, beberapa pengamat memberi penilaian seperti itu. Ini terkesan meremehkan kondisi ekonomi yang sebetulnya kompleks.
Boomerang Ekonomi
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai respons Prabowo seperti menantang sembari berharap investor percaya pada klaimnya yang menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. "Bahwa dia tidak takut, kurang lebih begitu," katanya, Minggu (17/05/2026), mengutip BBC Indonesia.
Menurutnya, respons Prabowo terhadap kondisi ekonomi itu mirip seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mampu mengendalikan market lewat statemen yang optimistis.
Namun, menurut Yanuar, Prabowo tidak punya kapasitas sebesar Trump yang bisa memengaruhi pasar keuangan global. Apalagi, klai itu bertentangan dengan kondisi fiskal.
Fundamental ekonomi Indonesia itu dapat dilihat dari postur anggaran nasional. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp240 triliun untuk periode Januari hingga Maret 2026.
Tetapi pemerintah tidak mengurangi belanjanya, bahkan nilainya terus naik untuk memenuhi keperluan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Merah Putih (KMP).
"Kepercayaan terhadap rupiah mulai menurun,” katanya.
Karena itu, Yanuar melihat, langkah pemerintah yang ingin menunjukkan keberanian justru akan berbalik menjadi bumerang.
Seharusnya, menurut Yanuar, Presiden seharusnya berbicara jujur tentang kondisi ekonomi Indonesia tanpa menyalahkan pihak lain, seperti yang dilakukan Perdana Menteri Singapura.
Beri Kesan Negatif ke Investor
Ekonom Ronny Sasmita menilai pasar keuangan tidak hanya melihat kondisi ekonomi, tetapi juga melihat pejabat memahami risiko ekonomi. Pernyataan Prabowo itu, memberi kesan kepada investor bahwa pemerintah tidak menganggap penting penurunan nilai tukar rupiah.
Menurutnya, langkah itu berisiko. Investor sangat memerhatikan pernyataan pejabat negara. Kalau pemerintah terlihat menganggap pelemahan rupiah bukan masalah besar, pasar keuangan bisa menilai pemerintah tidak cukup serius menangani situasi.
Masyarakat sangat sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga ketika masyarakat merasakan kenaikan harga-harga tetapi pemerintah terlihat menganggap enteng, maka bisa muncul "jarak persepsi" antara pemerintah dengan kondisi riil masyarakat.
"Dalam ekonomi, kepercayaan publik sangat penting, sama seperti cadangan devisa. Sekali kepercayaan publik menurun, efeknya bisa panjang," katanya.
Pernyataan Prabowo juga punya risiko terhadap inflasi dan kepercayaan investor karena terkesan terlalu menyederhanakan masalah. Padahal yang dibutuhkan pasar keuangan justru pengakuan realistis bahwa pelemahan rupiah memang serius dan harus dijaga bersama.
Sebaiknya pemerintah memberi rasa percaya kepada masyarakat sembari menerangkan langkah-langkah yang diambil pemerintah agar kondisinya tidak semakin buruk.
Analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita masalah utamanya bukan soal masyarakat memegang dolar atau tidak, karena masyarakat pedesaan tetap membutuhkan barang impor.
"Artinya, masyarakat desa tetap terkena dampaknya mesti tidak pernah melihat dolar secara fisik," katanya. (EER)
