JAKARTA, AFU.ID - Isu mengenai harga BBM subsidi (Pertalite dan Biosolar) kembali menjadi pusat perhatian seiring dengan gejolak harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang dinamis di tahun 2026 ini. Terjadi "tarik ulur" opini antara tokoh senior ekonomi dan otoritas keuangan saat ini.
Perbedaan pandangan ini mencerminkan dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar (moneter) dan menjaga daya beli masyarakat (sosial-ekonomi). Mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan, menahan harga BBM subsidi di tengah kenaikan harga minyak global dapat memberikan tekanan berat pada nilai tukar rupiah.
Darmin menyebut, pemerintah tidak bisa membuat seluruh kondisi menjadi sempurna di tengah konflik Timur Tengah. Ketika hal itu terjadi, pemerintah harus rela membayar biaya lebih dalam pos anggaran lain.
“Artinya ya Anda membuat harga BBM di dalam negeri itu tetap tidak naik misalnya, ya itu dia akan keluar tekanannya di tempat lain,” kata Darmin seperti dikutip Bloomberg Technoz, Rabu (22/4/2026 )
“Jadi itu adalah biaya yang harus dipikul karena Anda [pemerintah] tidak mau meng adjust di sini [subsidi BBM]. Harus ada penyesuaian supaya ke sana semua dia ke nilai tukar,” tambahnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2026. Ia menyatakan bahwa ketahanan fiskal Indonesia masih sangat longgar, tanpa harus mengubah batas aman defisit APBN yang tertuang dalam UU Keuangan Negara sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).
"Jadi kalau saya bilang saya masih punya fiscal space, buktinya apa? BBM dunia naik saya enggak ubah apa-apa kan. Harganya minyak dunia juga naik kan?" kata Purbaya, seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (22/4/2026).
"BBM bersubsidi tetap kita jamin, kita subsidi sampai akhir tahun, mungkin sampai tahun-tahun berikutnya. Tapi karena anggaran saya setahun, saya bilang setahun," tambah Purbaya.
Purbaya menjelaskan, besarnya kapasitas fiskal untuk terus menanggung subsidi energi meski harga minyak mentah dunia tengah tinggi karena kemampuan negara dalam mengumpulkan penerimaan pajak sudah semakin baik.
Ia mengatakan, dengan reformasi yang telah ia gencarkan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sejak menjadi menteri keuangan pada 8 September 2026, penerimaan pajak konsisten tumbuh di atas 30%.
"Dibanding dua bulan pertama tahun lalu, tumbuhnya 30%, Maret ada turun sedikit 20% karena Lebaran dan Ramadhan kan panjang, tapi itu indikasi awal bahwa kita bisa perbaiki. Saya akan pertahankan sampai akhir tahun untuk pertumbuhan pajak kita tetap 30%," paparnya.
Kondisi rupiah saat ini memang tengah nyungsep. Kondisi geopolitik dunia turut mempengaruhi pergerakan harga rupiah akibat tidak stabilnya harga minyak dunia dan kebijakan moneter AS. Ketegangan antara Iran, Israel, dan AS yang pecah sejak Februari 2026 sempat membuat harga minyak mentah Brent melonjak di atas US$100 per barel.
Di sisi lain, suku bunga global yang masih tinggi membuat dolar AS perkasa, sehingga biaya impor minyak mentah Indonesia (yang dibayar dengan dolar) menjadi jauh lebih mahal. Hal ini turut menambah tekanan terhadap nilai rupiah.
Pada perdagangan hari ini, Kamis (23/4/2026), nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Merujuk data Refinitiv, Rupiah mengawali perdagangan di zona merah dengan koreksi sebesar 0,23% ke level Rp17.210/US$. Level tersebut menandai rupiah kembali menembus level psikologis baru dan sekaligus mencatatkan posisi intraday terlemah sepanjang masa yang baru.
Pelemahan ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya, Rabu (22/4/2026), rupiah ditutup melemah 0,18% ke posisi Rp17.170/US$. Rupiah sempat berkali-kali mencatatkan level terendahnya pada bulan ini.
Sejak penutupan perdagangan Jumat (17/4/2026) rupiah dibanderol Rp17.190 per US$1 yang menandai posisi terlemahnya sepanjang sejarah penutupan pasar. Tren pelemahan rupiah yang berlangsung sejak awal tahun, membuat ruang pelonggaran suku bunga oleh otoritas moneter kian sempit.
Hingga Senin (20/4/2026), rupiah telah tergerus sebanyak 2,81%, menempati posisi terlemah kedua di kawasan tersebut. Posisi rupiah ini hanya lebih baik dari rupee India yang melemah 3,28%. Kondisi rupiah juga masih terdepresiasi 1,08% sepanjang bulan April.
Di sisi lain, meski harga minyak tercatat turun, namun harganya yang masih berada di atas US$90 per barel berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Sebab, dalam asumsi APBN harga minyak berada di kisaran US$70 per barel.
Kondisi ini memang menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah. Tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi, harga minyak yang masih fluktuatif akibat tak menentunya situasi konflik di Selat Hormuz, akan membuat ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Pemerintah bertaruh pada dana cadangan Rp440 triliun untuk meredam gejolak ekonomi hingga situasi geopolitik dunia mendingin.
Di sisi lain, menaikkan harga BBM bersubsidi juga akan memicu kenaikan harga-harga barang yang akan melemahkan daya beli masyarakat dan memicu inflasi. Terlebih pemerintah sudah menaikkan harga BBM Non-Subsidi seperti Pertamax Turbo dan Dexlite per 18 April 2026 untuk mengikuti harga pasar.
Pemerintah sendiri telah melakukan beberapa langkah untuk menekan gejolak rupiah. Di antaranya adalah kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menurunkan ambang batas pembelian valuta asing tunai, terutama dolar AS, dari US$100.000 menjadi US$50.000 per orang per bulan. Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono mengatakan kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil.
"Sejak 17 April 2026 terdapat penurunan rata-rata harian transaksi spot nasabah dari US$78 juta menjadi US$60 juta," ujarnya pada pengumuman Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (23/4/2026).
Selain itu, BI juga menaikkan ambang batas jual Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) dan swap dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi. Gubernur BI Perry Warjiyo pun meyakini kebijakan ini dapat menekan transaksi spot valuta asing sehingga turut menopang kestabilan nilai tukar rupiah.
"Kami yakin itu ke depan akan semakin efektif untuk bahwa transaksi pembelian spot harus pakai underlyingnya. Saya bisa tambahkan yang underlyingnya yang dulunya adalah 89,2% sekarang 93,5% transaksi spot itu dengan underlying," ucapnya dalam pengumuman RDG BI tersebut.
MAR
