JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah mengeklaim produksi pangan nasional meningkat, tetapi keberhasilan swasembada pangan tetap harus diukur dari dampaknya kepada petani dan harga di tingkat produsen.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan agar berpihak kepada rakyat.
“Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat,” kata Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (22/5/2026)
Menurut Zulhas, produksi beras nasional pada 2025 mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Produksi jagung juga disebut naik 6,74 persen menjadi 16,16 juta ton pada 2025.
Pemerintah mengklaim kenaikan produksi tersebut menekan ketergantungan impor, termasuk tidak adanya impor beras konsumsi umum dan jagung pakan pada 2025 hingga 2026.
Zulhas juga menyebut nilai tukar petani naik dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan bertahan pada level yang sama pada 2026.
Harga pembelian pemerintah untuk gabah dan jagung ikut dinaikkan. Gabah naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, sementara jagung naik dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kilogram.
“Harga gabah dan jagung di tingkat petani ikut membaik setelah kenaikan HPP,” ujar Zulhas.
Namun, klaim swasembada pangan tidak cukup hanya dilihat dari kenaikan produksi dan penurunan impor.
Pemerintah perlu memastikan harga petani tetap terlindungi, distribusi pupuk tidak tersendat, koperasi desa benar-benar berjalan, dan program pangan memberi dampak langsung di lapangan.
Tanpa ukuran manfaat yang jelas bagi petani, swasembada pangan berisiko hanya menjadi capaian angka produksi, bukan perbaikan nyata bagi rakyat. (ANT/RHU)
