Rupiah Anjlok Rp18.000, Purbaya Klaim Utang Tetap Terkendali

JAKARTA AFU.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS belum berdampak pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dan membayar utang negara. 

Menurut Purbaya, pembayaran utang pemerintah yang berbentuk surat berharga negara tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi kurs karena kupon bersifat tetap atau fixed rate. Meski begitu, ia mengakui pelemahan rupiah tetap dapat memengaruhi besaran pembayaran bunga utang dalam mata uang asing.

Ia menegaskan kondisi rupiah saat ini masih terkendali dan sesuai dengan perhitungan fiskal yang telah disiapkan pemerintah. “Kuponnya sih konstan. Kalau pembayaran utang kan lewat kuponnya. Cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkatkan dalam rupiah pembayarannya,” kata Purbaya, Kamis, (4/6/2026).

Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar AS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada saat harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak akibat konflik geopolitik, pihaknya telah melakukan simulasi terhadap nilai tukar rupiah.

Purbaya tak merinci skema simulasi yang telah dilakukan. Purbaya hanya menuturkan bahwa fundamental rupiah masih di bawah level Rp18.000 per dolar AS yang terjadi saat ini.

“Pada dasarnya, fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang. Lebih kuat dari yang sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memastikan terus melakukan intervensi di pasar valas dengan intensitas yang lebih tinggi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlanjut hingga ke level Rp18.000-an per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bahwa bank sentral juga memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik.

“Intervensi yang berkesinambungan akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder,” tegas Destry. (ANT/RAI)