JAKARTA, AFU.ID - Pendapatan APBN di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya tumbuh 42,08 persen secara tahunan pada periode Januari-April 2026. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara di dua provinsi tersebut mencapai Rp693,5 miliar. Angka itu setara 25,1 persen dari target tahun berjalan sebesar Rp2,76 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir mengatakan capaian tersebut meningkat dibanding periode yang sama pada 2025 yang sebesar Rp488,1 miliar. “APBN tetap berfungsi optimal dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” kata Kobir di Manokwari, Selasa (16/6/2026).
Kobir menjelaskan, penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama pendapatan APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Realisasinya mencapai Rp433,8 miliar atau tumbuh 28,7 persen secara tahunan. Penerimaan itu berasal dari PPh nonmigas sebesar Rp230,9 miliar, PPN dan PPnBM sebesar Rp222,7 miliar, serta PBB dan BPHTB sebesar Rp6,2 miliar.
Sementara pajak lainnya tercatat terkontraksi dengan nilai negatif Rp26,2 miliar. “Realisasi pajak sudah mencapai 18,2 persen dari target Rp2,38 triliun. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan implementasi Coretax turut mendorong peningkatan penerimaan,” ujar Kobir.
Selain pajak, pendapatan negara juga ditopang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Hingga akhir April 2026, realisasinya mencapai Rp258,3 miliar atau 69,1 persen dari target tahunan sebesar Rp373,7 miliar. Kinerja PNBP tumbuh 72,4 persen secara tahunan. Realisasi itu didominasi PNBP lainnya sekitar Rp223 miliar, disusul PNBP badan layanan umum sebesar Rp35,3 miliar.
Dari sisi belanja, realisasi belanja APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp6,9 triliun. Angka itu setara 29,7 persen dari pagu anggaran sebesar Rp23,27 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp2,19 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp4,71 triliun.
Belanja kementerian/lembaga tumbuh 47,8 persen secara tahunan dan didominasi belanja pegawai. Sementara transfer ke daerah tumbuh 42,1 persen secara tahunan, dengan penyaluran terbesar berasal dari dana alokasi umum sebesar Rp2,51 triliun.
Kobir menilai peningkatan pendapatan dan belanja menunjukkan APBN masih berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus pendukung pembangunan daerah. “APBN terus bekerja melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, serta transfer ke daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” ujarnya. (ANT/FAD)
