JAKARTA, AFU.ID - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih membangun pola hubungan yang lebih aktif dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Dalam kerangka itu, Pemprov NTB menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru atau blue economy.
Nota kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu program turun dari pusat, tetapi harus mampu membangun komunikasi yang intensif, menyamakan visi, dan menghadirkan kolaborasi yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Lalu, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2026).
Ia menegaskan bagi Pemprov NTB, diplomasi bukan semata membangun relasi, melainkan instrumen untuk membuka ruang kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, dan menarik lebih banyak program strategis nasional agar dapat diimplementasikan di daerah secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Iqbal menambahkan kerja sama antara Pemprov NTB dan KKP dirancang untuk jangka waktu lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis. Program tersebut, meliputi sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
"Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut," tegas Iqbal.
Ia menyatakan kesepakatan ini juga akan memperkuat integrasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut. "Dengan sinkronisasi tersebut, pembangunan sektor kelautan diharapkan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian bagi investasi, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir," ujarnya.
Menurutnya manfaat dari kerja sama ini diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif. "Pendekatan ekonomi biru yang menjadi dasar kerja sama juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya kelautan," ucap Iqbal.
Menurutnya, keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani nota kesepakatan strategis dengan KKP menunjukkan komunikasi yang dibangun secara baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu mempercepat hadirnya kebijakan nasional di daerah. "Bagi Pemprov NTB, setiap kerja sama harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya dokumen yang ditandatangani," katanya.
(ANT/MAR)
