JAKARTA - AFU.ID, Pedagang mengeluhkan pasokan minyak goreng rakyat MinyaKita langka. Kalau pun ada harganya meroket, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Beberapa pedagang di Pasar Senen, Jakarta Pusat mengungkap, kelangkaan MinyaKita terjadi setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan.
Pemerintah membantah isu tersebut. Menyebut bahwa minyak goreng rakyat itu tersebar di seluruh Indonesia dengan baik, bisa dilacak di aplikasi. Sedangkan soal harga, diklaim masih mengikuti aturan HET yang berlaku.
Seorang pedagang di Pasar Senen, Desi mengungkap pihaknya tidak mendapat jatah Minyakita untuk dijual. Hingga dirinya memutuskan tidak menjualnya lagi. Terakhir dia menjual Minyakita dua bulan lalu.
"MinyaKita lagi langka, ya sepertinya sejak ada program MBG, di sini selalu enggak dapat, karena itu saya enggak mau jual dulu Minyakita," kata Desi, mengutip CNBC Indonesia, Senin (11/5/2026).
Kelangkaan MinyaKita itu tidak permanen. Pasokannya melimpah ketika ada kunjungan atau sidak pasar. Desi mengaku sudah setahun kesulitan mendapat pasokan MinyaKita, tetapi dua terakhir ini semakin langka.
"Waktu sempat jual, itu mencapai Rp20.000 untuk yang 1 liter, tapi sih bukan awal tahun ini ya, sudah lama sih," ujarnya.
Pedagang lain, Minah, memilih tidak mau lagi menjual MinyaKita, karena selain sulit mendapat pasokan, pelanggannya pun sudah berkurang.
Dalam kondisi seperti itu, ada saja pedagang yang terus mendapat stok MinyaKita. Tetapi belakangan, semua pedagang di Pasar Senen kesulitan mendapat pasokan.
"Cuma memang katanya pedagang lain yang selalu dapat, kali ini juga enggak dapat," ujar Minah.
Sebelumnya, Ombudsman Indonesia menemukan kelangkaan Minyakita serta harganya yang melampaui HET mencapai Rp 19.000 per liter, yang seharusnya cuma Rp 15.700 per liter.
Temuan tersebut diperoleh saat Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, memimpin pemeriksaan mendadak (sidak) dini hari di Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Senen, dan Pasar Raya Johar Baru pada Jumat (8/5/2026).
Masih dalam pantauan Ombudsman, MinyaKita bahkan tidak ditemukan sama sekali di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Senen. Sementara di Pasar Raya Johar Baru ditemukan stok dalam jumlah terbatas, dijual dengan harga Rp38.000 untuk kemasan dua liter.
Akibatnya, masyarakat beralih ke minyak goreng premium dengan harga Rp 22.000 hingga Rp 24.000 per liter.
Bulog Sebagai Distributor
Perum Bulog membantah stok MinyaKita langka di pasaran karena sudah disalurkan ke pasar rakyat. Penyaluran itu bisa dipantau lewat aplikasi.
"Nah di aplikasi Minyakita ada di situ sudah hijau semua, Alhamdulillah sejak minggu yang lalu," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Jakarta, Senin (11/5).
Kata dia, dalam hal distribusi, Bulog berperan sebagai penyalur jatah domestic market obligation (DMO) di pasar yang masuk radar Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Sistem informasi digital ini yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan RI untuk memantau harga, stok, dan pasokan bahan pokok (bapok) secara harian dan real-time di pasar tradisional/rakyat seluruh Indonesia.
"Jadi sudah, upaya Bulog, DMO yang diberikan kepada Bulog lebih kurang 35% tersebut sudah tersalurkan semaksimal mungkin kepada seluruh pasar-pasar SP2KP maupun pasar-pasar tradisional," ujarnya.
Namun Rizal menjelaskan, Bulog memang tidak diperbolehkan menyalurkan Minyakita ke seluruh jalur distribusi mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
Regulasi itu mewajibkan minimal 35% distribusi DMO MinyaKita disalurkan melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food.
Soal Kenaikan Harga
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah terjadi kenaikan harga MinyaKita di pasaran seperti temuan Ombudsman.
Saat ini harganya di rentang Rp 15.900/liter, sedikit di atas HET yang dipatok Rp 15.700/liter.
"Ya, artinya sebenarnya minyak kita itu tidak naik dibanding tahun sebelumnya," ujar Budi saat ditemui di Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).
Minyakita merupakan produk DMO yang jumlahnya bergantung pada aktivitas ekspor, sehingga ketersediaannya memang terbatas. Saat ini, pemerintah juga sedang memfokuskan distribusi Minyakita ke wilayah Papua.
Ia meminta agar Minyakita tidak dijadikan satu-satunya indikator kelangkaan minyak goreng nasional. Menurutnya, stok minyak masih melimpah dengan adanya pilihan merek lain atau second brand.
"Kalau Minyakita itu kan memang minyak DMO jadi terbatas. Tapi bukan berarti enggak ada minyak gitu. Yang berkurang memang Minyakita, tapi minyak yang lain-lain banyak. Enggak ada kelangkaan itu enggak ada," tambah Budi.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai Indonesia seharusnya mampu menjaga stabilitas harga minyak goreng karena bahan bakunya berasal dari kelapa sawit, komoditas yang produksinya melimpah di dalam negeri.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan kegagalan Zulhas mengendalikan dan menstabilkan harga, seolah fokus ketahanan dan swasembada pangan yang dinarasikan sebagai keberhasilan pemerintah malah dipertanyakan,” ujar Efriza, Senin (11/5).
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pemerintah belum mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok secara efektif. “Jika harga-harga terus naik tanpa kontrol yang kuat, malah kenaikan seolah direstui pemerintah,” tuturnya. (EER)
