JAKARTA, AFU.ID - Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kembali akan melakukan lelang Green Sukuk dengan nomor seri PBSG002. Lelang akan dilaksanakan pada Selasa (21/4/2026). Penerbitan green sukuk ini diharapkan mampu meraup dana sebesar Rp12 triliun untuk menambah pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Kementerian Keuangan mengungkapkan, penerbitan ini melanjutkan komitmen pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, melengkapi penerbitan green sukuk yang telah dilakukan sebelumnya di pasar global maupun domestik. Seri SBSN yang akan ditawarkan terdiri atas tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS). Rinciannya yaitu SPNS01062026, SPNS12102026, SPNS03022027, PBS030, PBS040, PBSG002, PBS034, dan PBS038.
Seluruh seri yang dilelang merupakan pembukaan kembali (reopening), dengan jatuh tempo yang bervariasi mulai dari Juni 2026 hingga Desember 2049. Lelang dibuka pada Selasa, 21 April 2026 pukul 9.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB, dengan hasil diumumkan pada hari yang sama. Lelang akan dilakukan secara terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price) dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai agen lelang SBSN.
Pemerintah membuka kesempatan bagi investor individu maupun institusi, melalui dealer utama yang telah ditunjuk pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan akad syariah berupa Ijarah Sale and Lease Back untuk seri SPN-S dan Ijarah Asset to be Leased untuk seri PBS, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Adapun underlying asset SBSN berasal dari barang milik negara (BMN) serta proyek atau kegiatan dalam APBN 2026 yang telah mendapat persetujuan DPR. Pemerintah juga menetapkan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat mengikuti lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tengah kondisi perekonomian global yang tidak stabil, lelang kali ini terlihat bukan sekadar rutinitas pembiayaan APBN. Ini adalah sebuah "uji nyali" fiskal di tengah kondisi global yang sedang tidak bersahabat. Pasalnya, dalam lelang Sukuk sebelumnya atau 10 Maret 2026, total penawaran yang masuk atau incoming bids adalah Rp30,9 triliun. Namun pemerintah memutuskan memenangkan Rp15 triliun.
Ini merupakan sebuah langkah strategis yang umum dalam manajemen utang negara. Incoming bids sebesar Rp30,9 triliun menunjukkan, tingkat kepercayaan investor masih tinggi. Pasar memiliki likuiditas yang cukup dan masih sangat berminat menempatkan dananya pada instrumen aman milik pemerintah Indonesia.
Pemerintah menarik dana Rp15 triliun dari lelang tersebut, untuk tetap menjaga efesiensi biaya utang. Dengan posisi Rupiah yang fluktuatif di angka Rp17.000-an, kebijakan memenangkan penawaran dibawah total bids adalah bentuk disiplin fiskal. Pemerintah tidak ingin 'didikte' oleh pasar yang meminta yield tinggi sebagai kompensasi risiko nilai tukar.
Tekanan harga dolar yang tinggi akibat ketidakpastian geopolitik global memang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam upaya menarik dana publik melalui r Surat Berharga Negara (SBN). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengatakan, stabilitas di kawasan Teluk tetap perlu menjadi perhatian.
Meski pasar sempat merespons positif kabar gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, pelaku pasar menilai perbaikan sentimen tersebut masih bersifat rapuh dan belum cukup kuat untuk mengubah struktur risiko secara signifikan. Menurut Yusuf, jeda konflik tersebut belum dapat dianggap sebagai stabilitas permanen.
“Gencatan senjata AS–Iran saat ini belum bisa dibaca sebagai kondisi stabil. Ini lebih ke jeda sementara dengan tenggat waktu yang sangat dekat, sementara pernyataan dari kedua pihak masih saling tarik,” ujar Yusuf seperti dikutip Investor Daily, Minggu (19/4/2026).
Menurut Yusuf, kondisi yang masih tidak stabil akan mempengaruhi pasar terkait risiko bunga. Saat ini memang terjadi penurunan yield dari acuan 10 tahun lalu yang melonjak hingga 6,6 persen. Hanya saja, Yusuf mengingatkan, pemulihan ini belum menunjukkan pembalikan tren. “Di pasar SBN, efeknya terlihat sebagai ruang pemulihan, bukan pembalikan trend penuh,” katanya.
Artinya, yield yang diminta investor sewaktu-waktu bisa melonjak dan akan berisiko menimbulkan beban bunga tinggi. Saat dolar meroket, investor akan meminta yield (imbal hasil) yang lebih tinggi. Jika pemerintah menuruti permintaan pasar, maka biaya utang kita akan membengkak drastis.
Meski begitu, Yusuf menilai, pergerakan yield ke depan cenderung moderat. Ia menilai penurunan yield 10 tahun menuju kisaran 6,35%–6,50% merupakan skenario dasar dalam beberapa pekan ke depan. “Penurunan lebih dalam butuh dua hal yang belum ada sekarang, yaitu kepastian geopolitik yang lebih permanen dan sinyal pelonggaran moneter yang jelas,” tegasnya.
Membaca Risiko ke Depan
Berbeda dengan utang konvensional, Sukuk diterbitkan dengan jaminan proyek riil pemerintah. Pemerintah menjaminkan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) serta proyek strategis tahun 2026 sebagai underlying asset. Mulai dari proyek rel ganda kereta api hingga infrastruktur hijau yang masuk dalam skema Green Sukuk.
Investor tidak hanya memegang janji, tetapi memegang bukti kepemilikan atas aset produktif bangsa. Secara konstitusional, Sukuk Negara memiliki status zero risk atau bebas risiko gagal bayar. UU No. 19 Tahun 2008 mengunci kewajiban negara untuk membayar imbal hasil dan pokoknya tanpa kecuali, meski proyek-proyek yang menjadi underlying asset mengalami hambatan.
Namun risiko sesungguhnya justru berada pada tuntutan bunga tinggi.
Jika lelang sukuk ini dipaksakan dengan bunga tinggi, pemerintah akan menghadapi dilema fiskal, membayar bunga utang yang mahal dengan mengorbankan subsidi, atau mempertahankan subsidi energi dan pangan. Skenario terburuknya, likuiditas di perbankan akan tersedot ke surat berharga negara karena dianggap lebih aman dan menguntungkan (efek crowding out), sehingga pelaku UMKM akan semakin sulit mendapatkan kredit murah dari bank. Kestabilan harga dolar yang menjadi acuan akan menjadi krusial.
Melonjaknya permintaan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun pernah terjadi di tahun 2018 silam. Saat itu yield SBN melonjak hingga ke angka 7,3% seiring kenaikan yield US Treasury di tenor yang sama. Akibatnya, pemerintah harus menaikkan kupon untuk penerbitan SBN yang baru agar bisa menarik investor. Ini berdampak biaya utang pemerintah di APBN yang membesar.
Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, setiap kenaikan 1% yield SBN akan membuat pemerintah menaikan bunga (kupon) untuk menghindari selisih (spread) yield yang terlalu lebar dengan US Treasury di tenor yang sama. "Jika dikalkulasikan maka 1% yield naik, dan bunga SBN disesuaikan maka kelebihan pembiayaan utang naik Rp 1,2-3 triliun," katanya seperti dikutip Katadata.
Karena itu penerbitan sukuk di masa pancaroba geopolitik seperti saat ini memang penuh risiko. Terlebih, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah hingga mencapai Rp 17.167 per dolar AS pada Senin (20/4/2026).
“Pelemahan rupiah yang berlanjut berisiko mendorong inflasi impor sekaligus meningkatkan beban fiskal pemerintah,” kata Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, seperti dikutip Kontan.
Posisi Tawar Pemerintah Melemah
Depresiasi rupiah terhadap dolar dan kondisi global yang belum stabil juga berimbas pada turunnya posisi tawar pemerintah di hadapan pasar. Hal itu terlihat dari perbandingan penjualan SBN sejak Februari 2026 lalu. Pada 3 Februari 2026 lalu, pasar masih sangat agresif, tercermin dari seri PBSG002 yang mencatat bid-to-cover ratio ekstrem sebesar 17,45 dengan yield 6,15%.
Bid to Cover Ratio adalah indikator permintaan dalam lelang surat berharga (seperti obligasi pemerintah) yang dihitung dengan membagi total nilai penawaran yang diterima dengan jumlah yang terjual. Misalnya, pemerintah melelang obligasi Rp10 triliun, penawaran masuk sebesar Rp30 triliun, rasio penawaran yang lebih tinggi tiga kali dari nilai obligasi yang ditawarkan ini menunjukkan permintaan tinggi/likuiditas pasar baik.
Namun pada lelang 24 Februari, terjadi penurunan terjadi penurunan bid-to-cover ratio agregat menjadi 1,78 kali. Angka tersebut menurun dari 2,19 kali pada lelang sebelumnya. Penurunan ini terjadi seiring dengan menyusutnya total penawaran masuk sebesar 19% menjadi Rp35,61 triliun dari Rp43,82 triliun pada lelang sebelumnya.
Penurunan minat pasar ini disertai dengan permintaan yield tinggi dari pasar, khususnya untuk SBN bertenor panjang yang mendekati 7%. "Kenaikan yield ini terjadi bersamaan dengan mengecilnya bid-to-cover ratio, mengindikasikan bahwa investor menuntut premi risiko yang lebih besar untuk memiliki surat utang jangka panjang," ungkap seorang pengamat pasar modal seperti dikutip IDN Financial.
Kondisi tersebut mengonfirmasi terjadinya proses penetapan ulang harga risiko (risk repricing) yang bersifat struktural, bukan sekadar fluktuasi jangka pendek. “Pemerintah tetap mampu menjaga target pembiayaan, namun harus menerima biaya berutang yang lebih mahal, seiring meningkatnya selektivitas investor di pasar SBSN,” tambahnya.
Green Sukuk Menjadi Andalan
Di tengah ketidakpastian geopolitik, diperkirakan, lelang SBN mendatang, masih akan menampilkan pola permintaan yang selektif. Investor diperkirakan masih akan berminat pada SBN dengan tenor pendek dan menengah serta instrumen berbasis ESG. SBN Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah instrumen investasi berbasis prinsip keberlanjutan yang diterbitkan pemerintah.
SBN ini bertujuan membiayai proyek ramah lingkungan (lingkungan) dan sosial, sekaligus menyediakan opsi investasi aman bagi masyarakat yang peduli pada dampak jangka panjang. Peminat SBN ESG umumnya bersifat loyal dan memiliki karakteristik khusus dibandingkan investor SBN konvensional.
Analis di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Muhammad Aulia mengatakan, kecenderungan naiknya minat investor ritel dalam investasi berkelanjutan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dengan lebih gencar menawarkan instrumen investasi Surat Berharga Negara (SBN) ritel bertema ESG.
“Kementerian Keuangan telah meluncurkan instrumen investasi bertema "hijau" kepada segmen individu melalui produk Green Sukuk Ritel yang penggunaan dananya diarahkan untuk mendanai proyek bertema lingkungan,” kata Aulia dalam analisisnya seperti dikutip dari CNBC Indonesia.
Dengan meningkatkan volume penerbitan SBN ritel bertema ESG, pemerintah dapat "sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui", yakni memperbesar basis investor ritel lokal sekaligus mengembangkan industri keuangan berkelanjutan tanah air. Trend meningkatnya minat pada SBN ESG ini menurut Aulia didorong oleh kesadaran konsumen untuk
mengevaluasi dampak gaya hidup dan konsumsi mereka pada kondisi lingkungan dan sosial.
Berdasarkan data Global Sustainable Investment Alliance, kontribusi sustainable funds milik investor individu tercatat sebesar 25% dari aset industri keuangan berkelanjutan global di tahun 2020, meningkat dibandingkan porsi pada tahun 2016 yang sebesar 20%. Karena itu, dia mendorong pemerintah lebih kreatif menerbitkan SBN untuk pembiayaan hijau ini.
“Sebagai ilustrasi, pemerintah dapat menerbitkan instrumen SBN ritel bertema sosial ataupun kesejahteraan masyarakat yang dananya diarahkan secara langsung untuk membiayai proyek pengentasan kelaparan, kesetaraan gender, dan infrastruktur pendidikan,” ungkap Aulia.
Karenanya, lelang Green Sukuk, besok akan menjadi langkah taktis untuk menarik dana dari investor institusi global yang memiliki mandat investasi ramah lingkungan (ESG). Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas permintaan meskipun sentimen pasar sedang negatif. Kita lihat saja bagaimana pasar merespons-nya
MAR
