Investasi Hilirisasi 7,8 Miliar Dolar AS, DPR Tagih Progres 9 Pabrik Mineral

JAKARTA, AFU.ID — Uang negara dari sektor tambang mineral dan batu bara mencapai Rp56 triliun hingga 15 Mei 2026.

Namun, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar karena sembilan pabrik pengolahan mineral belum selesai dibangun.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan penerimaan negara dari sektor tambang naik 6,21 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kenaikan itu disebut didorong program hilirisasi, yaitu pengolahan hasil tambang di dalam negeri agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah.

“Khusus untuk smelter tembaga PT Freeport di Java Integrated Industrial and Ports Estate Gresik, kehadirannya menjadi salah satu tonggak penting untuk memperkuat kapasitas pemurnian konsentrat tembaga dalam negeri,” kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (22/5/2026)

Pemerintah mencatat ada 14 pabrik pengolahan mineral dalam program hilirisasi nasional.

Dari jumlah itu, baru lima pabrik yang selesai dibangun. Sembilan pabrik lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

Total investasi program tersebut disebut mencapai 7,8 miliar dolar AS.

Tri mengatakan pemerintah tidak hanya mengejar pembangunan fisik pabrik, tetapi juga memastikan kesiapan operasi, pasokan bahan baku, aturan lingkungan, dan perizinan.

“Pemerintah tidak hanya melihat hilirisasi dari pembangunan fisik semata, tapi juga dari kesiapan operasi, kesinambungan bahan baku, pemenuhan lingkungan serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Yusman meminta pemerintah membuka perkembangan sembilan pabrik yang belum selesai.

“Ini mungkin perlu keterangan sedikit rinci progresnya sudah berapa persen untuk menuju selesai,” kata Yusman.

Kenaikan uang negara dari tambang belum cukup untuk menunjukkan hilirisasi berhasil penuh.

Selama sembilan pabrik pengolahan mineral belum selesai dan progresnya belum dibuka rinci, manfaat hilirisasi masih perlu dibuktikan lewat produksi nyata, kepatuhan lingkungan, dan dampak ekonomi bagi negara. (RHU)