JAKARTA, AFU.ID - Ekonomi senior yang juga mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, untuk saat ini dalam kerangka menyelamatkan APBN dan juga pelemahan rupiah, pemerintah hanya punya satu pilihan: berhemat. Hal itu disampaikan Chatib pada acara "Grab Business Forum 2026" di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Chatib mengungkapkan hal itu saat membahas tugas seorang menteri keuangan dalam menghadapi tekanan fiskal.
Dia memaparkan, ruang fiskal pemerintah saat ini semakin sempit di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. "Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," tegasnya.
Jika tidak mampu menaikkan penerimaan negara, kata Chatib, pilihannya adalah memangkas belanja, atau menambah utang untuk menutup kebutuhan pembiayaan negara. Mana yang menjadi pilihan terbaik?
Chatib memaparkan, opsi meningkatkan pendapatan negara dari pajak lewat cara menaikkan tarif pajak, untuk saat ini bukan pilihan realistis. Dalam kondisi ekonomi saat ini, menaikkan pajak akan semakin menekan aktivitas usaha dan daya beli masyarakat. "Masa di dalam situasi ini tax revenue, tax-nya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," katanya.
Menambah utang? Chatib juga mengatakan ini bukan pilihan terbaik. Pasalnya, pinjaman sedang mahal seiring tingginya suku bunga global. Apalagi rupiah juga terus melemah terhadap dolar AS "Siapa yang mau pinjam uang sekarang, cost-nya akan jadi sangat mahal," ucapnya.
Karenanya, menurut Chatib, langkah paling realistis adalah melakukan rasionalisasi belanja negara secara selektif untuk menjaga kredibilitas fiskal. "Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending selectively," katanya.
Hemat Anggaran Resep Penguatan Rupiah
Menjaga kredibilitas fiskal, menurut Chatib juga menjadi resep untuk menyelamatkan rupiah dari tekanan. Dia mengatakan, banyak pihak mengaitkan pelemahan rupiah dengan konflik Iran-Israel yang diback up Amerika Serikat.
Tetapi berdasarkan analisis dilakukan Chatib, risiko fiskal justru menjadi faktor yang lebih dominan. "Kalau kemudian dibilang bahwa penyebabnya adalah perang, that's not true, karena negara lain juga ada akibat dari perang, tapi depresiasinya tidak sedalam Indonesia," kata Chatib
Menurutnya, penyebab utama pelemahan rupiah adalah kekhawatiran investor yang lebih banyak berkaitan dengan keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Hal itu tercermin dalam credit default swap (CDS) yang sudah meningkat sejak awal tahun, bahkan sebelum konflik terbaru di Timur Tengah terjadi. "Soal kita itu adalah soal confidence risk. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," jelas Chatib.
Untuk diketahui, angka Credit Default Swap (CDS) Indonesia saat ini adalah sebesar 97,12 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun. Angka ini mengindikasikan premi proteksi risiko gagal bayar utang Indonesia yang cukup tinggi.
Secara umum, semakin tinggi angka CDS, semakin tinggi pula persepsi risiko pasar terhadap utang negara dan biaya untuk mengasuransikan obligasi tersebut. Menurut World Government Bond, angka 97,12 bps mencerminkan probabilitas gagal bayar (implied probability of default) sebesar 1,62%. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi tingkat pemulihan (recovery rate) sebesar 40% dari nilai nominal obligasi jika terjadi peristiwa gagal bayar (default).
Secara sederhana misalnya, ketika investor memegang Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp10 miliar, karena ada risiko negara penerbit SBN mengalami krisis fiskal, maka investor akan membeli kontrak perlindungan (CDS) dari pihak penjamin (bisa bank investasi atau lembaga keuangan global).
Besaran biaya preminya untuk negara dengan CDS sebesar 97,12 bps, adalah nilai SBN yang dipegang investor (Rp10 miliar) dikalikan 0,9712%. Jadi biaya preminya akan mencapai Rp97,12 juta per tahun.
Nah jika benar-benar negara pemegang SBN mengalami gagal bayar(default), aset obligasi yang dipegang investor tidak langsung hangus total menjadi nol. Ada asumsi Recovery Rate sebesar 40%.
Artinya, sisa-sisa aset negara tersebut masih bisa dicairkan atau direstrukturisasi untuk membayar investor sebesar 40% dari nilai awal alias 40%x10 miliar yaitu sebesar Rp4 miliar. Nah, premi yang dibayarkan kepada CDS tadi berfungsi untuk membayar selisih kekurangannya yaitu sebesar Rp6 milar.
Secara historis, level mendekati 100 bps masuk dalam kategori aman (investment grade), tetapi menunjukkan sedikit peningkatan persepsi risiko investasi dibandingkan level 60-80 bps yang biasanya menjadi batas normal bagi Indonesia. Jika angka CDS ini mengalami tren kenaikan, biasanya investor asing akan meminta imbal hasil (yield) obligasi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat menekan nilai tukar rupiah.
Kembali ke pernyataan Chatib Basri, dari analisis yang dilakukan, diketahui sekitar 23 persen pergerakan nilai tukar rupiah dapat dijelaskan oleh perubahan CDS Indonesia.
"Jadi kalau CDS-nya naik, itu risiko fiskalnya naik. Kalau dia risiko fiskalnya naik, ada enggak impact-nya terhadap rupiah? Saya coba lakukan ini, hasilnya cukup menarik. Karena 23 persen dari pelemahan rupiah itu sebetulnya bisa dijelaskan oleh CDS," ujarnya.
Menurut Chatib, temuan tersebut menunjukkan pelemahan rupiah lebih banyak berkaitan dengan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal pemerintah. Pasar, saat ini akan mencermati kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran dan kredibilitas fiskal di tengah berbagai program belanja besar yang tengah dijalankan.
Chatib mengingatkan, dengan kondisi saat ini, kemampuan pemerintah menarik pajak akan mengalami pelambatan pada kuartal 3-4. Tanpa melakukan penghematan belanja negara, maka defisit anggaran akan melebihi "batas suci" 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia. "Inilah yang kemudian menimbulkan anxiety dari investor," pungkasnya.
Bagaimana Langkah Pemerintah?
Terkait penghematan anggaran, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sempat menegaskan, sebelum Indonesia benar-benar masuk ke periode krisis, pemerintah akan mengupayakan pemotongan anggaran di sejumlah kementerian/lembaga sampai kondisi perekonomian dunia stabil dan konflik di Selat Hormuz selesai.
Hanya saja, Airlangga menegaskan, program-program prioritas pemerintah, termasuk program MBG, tidak akan mengalami pemangkasan anggaran. Menurutnya, program unggulan pemerintah merupakan investasi jangka panjang sehingga tetap dipertahankan. "Program unggulannya tidak ada yang dirubah, karena itu investasi jangka panjang," ujarnya.
Padahal, program-program prioritas ini justru dinilai sebagai pemborosan dan tidak produktif. Pemerintah sendiri secara keseluruhan mengalokasikan anggaran sebesar Rp446 triliun untuk mendanai program-program prioritas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi yang paling besar didanai yaitu mencapai Rp268 triliun, dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp335 triliun.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun tampaknya tetap memilih langkah menutup defisit anggaran dengan utang. Tanggal 16 Juni mendatang, Purbaya bakal terbang ke China untuk mempromosikan surat utang baru dalam mata uang yuan, Panda Bond.
Panda Bond merupakan surat utang baru yang diterbitkan pemerintah untuk pasar keuangan China sebagai bagian dari upaya memperkuat rupiah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam pembiayaan negara.
Setelah dari China, Purbaya juga akan melanjutkan perjalanan ke Inggris untuk bertemu langsung dengan para investor di sana. Agendanya adalah memulihkan kepercayaan pasar dan meyakinkan investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. "Untuk meyakinkan bahwa memang kita menjalankan kebijakan ekonomi yang baik," ujarnya.
MAR
