JAKARTA, AFU.ID — Perum Bulog mengusulkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP dijual dengan harga yang sama dari Sabang hingga Merauke. Harga yang diusulkan sebesar Rp11.000 per kilogram, tetapi angka tersebut merupakan harga beras saat keluar dari gudang Bulog, bukan harga akhir yang langsung dibayar masyarakat. Besaran harga di tingkat pengecer masih menunggu keputusan pemerintah.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan tersebut dapat dijalankan setelah kondisi keuangan perusahaan diperkirakan membaik. Bulog sebelumnya memperoleh keuntungan penugasan sekitar Rp50 untuk setiap kilogram beras, tetapi pemerintah kini menaikkannya menjadi tujuh persen atau sekitar Rp970 per kilogram.
“Jika diizinkan, kami buat harga beras medium, yaitu beras SPHP, insyaallah satu harga Rp11 ribu harga gudang,” kata Rizal, dikutip Selasa (04/08/26).
Usulan itu masih akan dibahas dalam rapat pemerintah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pemerintah akan menentukan apakah harga Rp11.000 dapat diterapkan di seluruh gudang Bulog sekaligus menetapkan harga yang berlaku ketika beras sampai ke tangan konsumen.
Saat ini, harga tertinggi beras SPHP masih berbeda menurut wilayah. Masyarakat di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi membayar paling tinggi Rp12.500 per kilogram. Harga tertinggi di sebagian besar Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan mencapai Rp13.100, sedangkan Maluku dan Papua mencapai Rp13.500 per kilogram.
Perbedaan harga tersebut terjadi karena biaya membawa beras dari gudang menuju pasar tidak sama di setiap daerah. Wilayah kepulauan dan daerah yang jauh dari pusat produksi membutuhkan biaya angkut lebih besar. Melalui kebijakan satu harga, pemerintah berupaya mengurangi perbedaan beban yang selama ini ditanggung masyarakat berdasarkan tempat tinggalnya.
Rencana sebelumnya menyebut beras dapat dilepas dari seluruh gudang Bulog dengan harga Rp11.000 per kilogram, sedangkan pengecer memperoleh ruang keuntungan sebelum menjualnya kepada masyarakat. Namun, Bulog belum memastikan apakah harga akhir akan disamakan menjadi Rp12.500 di seluruh Indonesia atau menggunakan angka baru yang diputuskan pemerintah.
Kemampuan Bulog menjalankan kebijakan tersebut didukung perubahan keuntungan penugasan menjadi tujuh persen. Dengan skema baru, Bulog memperkirakan kondisi keuangannya dapat berbalik positif sekitar Rp1,14 triliun hingga akhir tahun. Sebelumnya, kecilnya keuntungan penugasan dinilai tidak cukup menutup biaya penyimpanan, operasional gudang, dan distribusi ke wilayah yang sulit dijangkau.
Beban keuangan Bulog juga berkurang setelah bunga pinjaman diturunkan dari delapan persen menjadi lima persen. Pemerintah memberikan subsidi tambahan sehingga bunga yang ditanggung Bulog menjadi sekitar tiga persen. Perubahan itu diperkirakan memangkas beban bunga perusahaan lebih dari Rp1,07 triliun dalam satu tahun.
Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran sekitar Rp4,97 triliun untuk program beras SPHP 2026. Anggaran tersebut setara dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras. Beras SPHP dijual sebagai beras medium bersubsidi untuk menahan kenaikan harga dan menyediakan pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Meski demikian, rencana satu harga belum resmi berlaku. Masyarakat masih membeli beras SPHP dengan harga tertinggi sesuai ketentuan wilayah masing-masing sampai pemerintah menerbitkan keputusan baru. Kepastian berikutnya bergantung pada hasil rapat pemerintah, termasuk harga di tingkat konsumen, biaya distribusi, dan waktu penerapannya. (RHU)
