Blusukan Prabowo ke Jepang dan Korea Hasilkan Investasi Jumbo

JAKARTA, AFU.ID -- Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum ketidakpastian global untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia melalui rangkaian kunjungan strategis ke Jepang dan Korea Selatan. Di tengah tekanan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan volatilitas energi, pemerintah mengamankan komitmen investasi senilai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun.

Di Tokyo, Prabowo menegaskan percepatan implementasi kerja sama ekonomi sebagai langkah strategis menjaga momentum pertumbuhan.

“Kami, Indonesia akan bekerja keras untuk mempercepat ratifikasi dan implementasi dari protokol amandemen Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement. Saya berharap dalam waktu cepat ini bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan arah investasi yang diinginkan Indonesia, yakni masuk ke sektor bernilai tambah.

“Kami juga terus mengajak dan membuka diri untuk partisipasi Jepang dalam ekonomi Indonesia, juga kerja sama kemitraan di bidang mineral kritis dan rare earth, juga kami mengundang Jepang partisipasi dalam industrialisasi Indonesia dengan hilirisasi,” kata Prabowo.

Di Seoul, Ia menegaskan pentingnya penguatan kemitraan ekonomi dalam situasi global yang tidak pasti.

“Kunjungan kenegaraan saya ke sini berlangsung di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan bahaya. Oleh karena itu, hubungan antarnegara seperti Indonesia dan Republik Korea menjadi semakin penting,” ujar Prabowo.

Ia juga menyoroti kesamaan kepentingan kedua negara sebagai ekonomi berbasis perdagangan.

“Kita berdua adalah negara perdagangan. Kita membutuhkan hubungan yang baik untuk kesejahteraan ekonomi kedua negara kita,” imbuhnya.

Rangkaian kunjungan tersebut menghasilkan komitmen investasi dengan nilai signifikan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan total nilai kerja sama mencapai US$33,89 miliar.

“Sehingga total keseluruhan mencapai USD 33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun,” ujarnya.

Nilai tersebut berasal dari Jepang sebesar US$23,63 miliar dan Korea Selatan sebesar US$10,26 miliar, mencerminkan penguatan kemitraan ekonomi Indonesia dengan dua negara utama di Asia Timur.

Kerja sama dengan Jepang diarahkan pada penguatan sektor energi dan industrialisasi dengan nilai US$23,63 miliar. Sejumlah proyek utama meliputi:

• Pengembangan Lapangan Gas Abadi Blok Masela bersama Inpex

• Produksi metanol berbasis emisi karbon di Bontang

• Eksplorasi migas di kawasan Asia Tenggara

• Proyek panas bumi Rajabasa dan Hululais

• Pengembangan semikonduktor dan manufaktur chip

• Pembentukan aviation leasing fund

• Penguatan ekosistem emas dan inklusi keuangan

• Kemitraan perdagangan dan investasi melalui KADIN dan JCCI

Di Korea Selatan, kerja sama difokuskan pada sektor teknologi dan industri masa depan dengan nilai sekitar US$10,2 miliar.

Proyek yang disepakati antara lain:

• Kerja sama ekonomi 2.0 dan kemitraan strategis komprehensif

• Pengembangan energi terbarukan dan carbon capture and storage (CCS)

• Industri baja, baterai, dan transportasi ramah lingkungan

• Pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital

• Pemanfaatan AI untuk sektor kesehatan

• Perlindungan kekayaan intelektual

• Kerja sama keuangan Danantara dengan Exim Bank Korea Industri energi lepas pantai

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai capaian investasi dari dua negara tersebut menjadi sinyal kuat daya tarik Indonesia di tengah tekanan global.

“Artinya kunjungan Bapak Presiden ke dua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun,” ujarnya.

Ia menegaskan nilai tersebut sangat signifikan dalam kondisi global saat ini.

“Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor baik dari Jepang maupun Korea,” tambahnya.

Airlangga menjelaskan bahwa investasi tersebut mencakup sektor strategis seperti energi terbarukan, carbon capture, industri baja dan baterai, hingga digital dan kecerdasan buatan. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme debottlenecking untuk mempercepat realisasi proyek.

“Kami menyiapkan mekanisme debottlenecking agar seluruh persoalan yang dihadapi dunia usaha dapat diselesaikan dengan cepat,” ujarnya. (**)