Pendukung Gibran Sujud Syukur, Denny Indrayana: Justru Gibran Dilucuti MK

JAKARTA, AFU.ID — Sejumlah pendukung Gibran Rakabuming Raka melakukan sujud syukur di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) setelah perkara gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden itu tidak diterima. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana justru menilai putusan MK menunjukkan hal berbeda. Menurut Denny, para pendukung Gibran keliru membaca putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

“Mereka tidak paham bahwa Gibran kemarin dilucuti sebenarnya. Argumentasi dia sudah lulus SMA dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan sangat terang di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum, disaksikan dari Sabang sampai Merauke,” kata Denny melalui akun YouTube-nya, Rabu (7/10/2026). “Jadi, itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dirayakan,” lanjutnya.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat sebagai bukti telah menamatkan pendidikan yang setara SMA atau sederajat di luar negeri. “Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu,” kata Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam persidangan.

MK juga menilai certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri Nomor 9149/D.D1/KS/2019 bukan merupakan bukti kelulusan. “Menurut Mahkamah certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat. Melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” ujar Arsul.

Meski menemukan persoalan pada dokumen pendidikan yang dipersoalkan, MK tidak mengabulkan permohonan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran. MK menyatakan tidak dapat membatalkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden karena saat perkara diputus, Gibran sudah dilantik. Putusan itulah yang kemudian dirayakan sejumlah relawan Militan Gibran 08 Nusantara dengan sujud syukur di Gedung MK.

Denny melihat putusan tersebut belum menghapus persoalan mengenai syarat pendidikan Gibran. Ia bahkan menilai temuan MK dapat menjadi dasar untuk membicarakan mekanisme lain di luar perkara PHPU. “Artinya sebenarnya sekarang Gibran duduk di kursi Wakil Presiden tanpa memenuhi syarat. Karena itu, Pasal 7A dan 7B bisa dilakukan terkait dengan pemakzulan,” kata Denny. (FAD)