Gibran Tak Punya Ijazah SMA, tetapi Permohonan Diskualifikasinya Ditolak MK

JAKARTA, AFU.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kepemilikan ijazah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dokumen persyaratan pencalonannya. Meski membenarkan dalil absennya dokumen kelulusan tersebut, majelis hakim konstitusi dalam sidang pleno Selasa (6/10/2026) malam menolak permohonan diskualifikasi wakil presiden. Mahkamah menilai aliansi pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk menuntut pendiskualifikasian jabatan kepemimpinan nasional.

"Dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu," ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani saat membacakan pertimbangan hukum mahkamah di Gedung MK, Jakarta, Selasa (06/10/26).

Arsul menjelaskan bahwa berkas dari lembaga pendidikan luar negeri milik termohon tersebut melainkan hanya menerangkan sebatas daftar kehadiran dalam perkuliahan (Certificate of Attendance). Berdasarkan rangkaian bukti persidangan, mahkamah membenarkan dalil pemohon bahwa Gibran tidak memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang sederajat dengan kualifikasi minimum kelulusan sekolah menengah domestik.

Sengketa administrasi kepemiluan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini dimohonkan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana bersama barisan jenderal purnawirawan TNI. Pihak penggugat mempersoalkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19/2023 yang membebaskan kandidat dari kewajiban melampirkan bukti lulus SMA jika telah memegang ijazah tinggi luar negeri. Melalui permohonannya, aliansi purnawirawan mendalilkan aturan dispensasi tersebut cacat hukum dan mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang paripurna baru untuk mengganti wakil presiden.

Namun, Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan akhir menyatakan bahwa permohonan dari aliansi Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut tidak dapat diterima demi hukum. Mahkamah mengabulkan eksepsi dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku termohon utama terkait ketidakabsahan kedudukan hukum para pelapor. Dengan diketoknya keputusan final tata negara yang bersifat mengikat ini, seluruh tuntutan pembatalan pelantikan wapres gugur secara formal dan posisi politik Gibran dinyatakan tetap sah di mata hukum.(RHU)