Perpres Ojol: Pengemudi Harus Dapat BPJS

JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada Kamis (8/10/2026). Perpres ini menyangkut berbagai aturan tentang layanan ojek online, termasuk jaminan sosial. Namun, aturan soal jaminan sosial BPJS bagi pengemudi belum dipaparkan secara jelas kewajiban-kewajiban aplikator dalam hubungan kemitraan.

“Penegasan pada Perpres ini adalah penegasan mengenai status kemitraan antara pengemudi ojol dan aplikator,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman.Jaminan sosial jadi aspek penting bagi pengemudi yang rentan menghadapi risiko selama bekerja. Saat mengalami kecelakaan, driver dapat kehilangan pendapatan karena tidak dapat menerima pesanan sekaligus menghadapi kebutuhan biaya pengobatan. Pengemudi juga dapat terkena suspend atau pemutusan kemitraan.

Dalam skema kemitraan, pengemudi bukan ditempatkan sebagai pekerja perusahaan aplikasi sehingga ketentuan mengenai tanggung jawab perusahaan atas jaminan sosial tidak sama dengan hubungan kerja biasa. Kondisi itu membuat aturan mengenai kepesertaan BPJS bagi driver perlu dilihat bersama ketentuan pelaksana Perpres tersebut. Rincian mengenai mekanisme perlindungan, termasuk pelaksanaan di tingkat aplikator, menjadi bagian yang ditunggu setelah aturan presiden diterbitkan.

Gojek sendiri menyatakan telah menyediakan akses perlindungan BPJS bagi mitra pengemudi melalui sejumlah program. Program tersebut mencakup akses BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi mitra. Kebijakan tersebut dijalankan dalam kerangka hubungan kemitraan antara Gojek dan pengemudi.

CEO GoTo Hans Patuwo mengatakan Gojek mendukung penerbitan Perpres 27/2026 dan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah. “Kami menyambut Peraturan Presiden ini dan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku,” kata Hans dalam keterangan di Jakarta. (RAI)