Lonjakan Biaya Haji 2026 Ditanggung Pemerintah. Awas Penyelam di Air Keruh

JAKARTA, AFU.ID — Biaya haji tahun ini dipastikan meroket seiring krisis minyak global akibat blokade selat Homuz. Pemerintah Indonesia memastikan, terdapat kenaikan biaya penerbangan haji 2026 sebesar Rp 1,77 triliun akibat lonjakan harga avtur.

Kabar baiknya, biaya itu tidak akan dibebankan kepada jemaah, melainkan akan ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Namun kebijakan pemerintah menutup lonjakan biaya haji ini dipertanyakan transparansinya. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, telah mengajukan tambahan biaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kenaikan ini dipicu lonjakan harga avtur dan fluktuasi kurs di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.

Namun, di balik kebijakan “tanpa beban jemaah”, muncul pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang menanggung biaya ini?

Total biaya penerbangan haji melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun. Garuda Indonesia mengusulkan tambahan Rp974,8 miliar, sementara Saudia sebesar Rp802,8 miliar.

Pemerintah menyebut lonjakan ini sebagai dampak eksternal. Namun, tanpa audit terbuka terhadap struktur biaya maskapai, publik berhak mempertanyakan: apakah ini murni tekanan global, atau ada inefisiensi yang disubsidi secara diam-diam?

Masalah kian pelik saat muncul perbedaan penjelasan terkait sumber pendanaan. Apakah berasal dari APBN atau dari dana manfaat jemaah (BPIH)?

Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, menyoroti inkonsistensi tersebut.

“Yang semula dari APBN, kemudian disebut dari BPIH. Ini harus dijelaskan terbuka,” tegasnya.

Ketidaksinkronan ini menandakan lemahnya komunikasi kebijakan di level pemerintah, sekaligus memperbesar risiko krisis kepercayaan publik.

Pemerintah bersandar pada instruksi Prabowo Subianto untuk tidak membebani jemaah. Secara politis, kebijakan ini populer. Namun secara fiskal, berpotensi menjadi praktik “gali lubang tutup lubang”.

Jika dana diambil dari nilai manfaat haji, maka yang dikorbankan adalah jemaah masa depan—yang sudah mengantre puluhan tahun.

Di tengah tekanan anggaran, pemerintah memastikan jadwal keberangkatan tetap berjalan sesuai rencana, mulai 21 April 2026.

Namun, di balik kepastian ini, kementerian mengakui tengah melakukan “penyisiran anggaran” untuk menutup kekurangan biaya. Artinya, ada potensi pengorbanan pada pos lain demi menjaga operasional tetap berjalan.

Di tengah tekanan biaya, DPR menegaskan pentingnya menjaga prinsip keadilan antrean. Skema komersialisasi seperti “war tiket” ditolak agar ibadah haji tidak berubah menjadi kompetisi finansial.

Kebijakan ini menjadi garis pertahanan terakhir agar haji tetap berbasis keadilan sosial, bukan kekuatan ekonomi.

Keputusan menutup kekurangan Rp1,77 triliun memang mencerminkan kehadiran negara. Namun tanpa transparansi penuh—terutama soal sumber dana—kebijakan ini berisiko menggerus kepercayaan publik.

Lebih jauh, keberlanjutan dana haji untuk generasi mendatang kini dipertaruhkan dalam kebijakan yang bersifat reaktif. (*)