Jadi Tersangka, Febrie Adriansyah Buka Suara: Saya Dikriminalisasi

JAKARTA, AFU.ID — Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) 74 kilogram emas yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) berujung pada penahanan eks Jampidsus Febrie Adriansyah pada Jumat (24/7/2026). Langkah hukum tersebut langsung direspons keras oleh Febrie sesaat usai dirinya digiring ke mobil tahanan. Ia secara terbuka merasa dikriminalisasi lantaran penahanannya dinilai minim alat bukti dan menyalahi kelaziman penanganan perkara.

Usai ditetapkan tersangka, Febrie mempertanyakan kecukupan alat bukti yang turut mendasari penahannya. “Saya merasa dikriminalisasi,” kata Febrie usai pemeriksaan. Ia mengklaim proses ini berbeda dari kebiasaan penanganan perkara di internal kejaksaan. Menurutnya, lazim menempuh ekspose berulang kali sebelum menetapkan status tersangka agar tidak zalim terhadap pihak yang diperiksa. Meski begitu, Febrie menyatakan siap menghadapi proses hukum yang tengah berjalan.

Sebelumnya, Febrie hadir dalam pemeriksaan Kejagung hari ini dengan kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara TPPU harta yang ditemukan di rumah Sentul. Mobil tahanan yang sebelumnya juga standby di tengah pemeriksaan kini telah mengantarkan Febrie ke rutan.Pengusutan kasus ini datang di tengah desakan publik yang menguat sejak pertengahan Juli.

Penahanan Febrie juga merupakan tindak lanjut di luar penyidikan tiga perkara yang sebelumnya dilimpahkan kepolisian ke Kejagung. Ketiga perkara itu meliputi dugaan korupsi PT Asabri, korupsi batu bara yang terkait pemadaman listrik massal (blackout) di Sumatra, dan kasus Krakatau Steel. Ketiganya kini bermuara pada penyidikan dugaan pencucian uang yang tengah berjalan.

Penyidik telah mengamankan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan serta mata uang berbagai valuta asing senilai ratusan miliar rupiah. Barang bukti itu diyakini berkaitan dengan aliran dana hasil dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidikan berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 20 Juli 2026. Berdasarkan surat perintah tersebut, penyidik telah memanggil empat saksi berinisial FA, DR, NH, dan TS. Seorang ahli tindak pidana pencucian uang turut dimintai keterangan untuk memperkuat konstruksi perkara. (NAD)