Dilema Kenaikan Tarif TransJakarta di Tengah Tekanan Ekonomi

Jakarta, AFU.ID — Wacana penyesuaian tarif TransJakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000 per perjalanan kembali mencuat di tengah tekanan fiskal Pemprov DKI Jakarta. Wacana ini muncul karena APBD selama ini tekor untuk subsidi.

Tetapi, warga Jakarta dan sekitarnya yang sudah menikmati subsidi ini selama dua dekade lebih, tidak mudah menerima kenyataan pahit ini. Kebijakan ini dinilai membebani masyarakat berpenghasilan rendah di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan biaya hidup.

Tarif TransJakarta telah bertahan sejak pertama kali diterapkan pada 2005. Selama lebih 20 tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertahankan tarif murah melalui skema subsidi besar.

Pada APBD 2026 yang berukuran Rp81,32 triliun, Pemprov mengalokasikan subsidi transportasi umum sebesar Rp4,77 triliun hingga Rp4,82 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp3,75 triliun dialokasikan khusus untuk TransJakarta, Rp700 miliar untuk MRT Jakarta, dan Rp325,28 miliar untuk LRT Jakarta. Angka subsidi transportasi mencapai sekitar 5,8 persen dari total belanja daerah.

Pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyatakan bahwa penyesuaian tarif memiliki dampak luas, mulai dari aspek fiskal hingga ekosistem transportasi perkotaan.

Menurut Djoko, tarif TransJakarta saat ini tergolong sangat murah dibandingkan layanan yang diterima. Jaringan koridor yang luas, integrasi antarmoda, serta sistem feeder menjangkau banyak kawasan.

“Penyesuaian tarif secara signifikan akan mengurangi tekanan pada alokasi subsidi transportasi laut dan darat dalam APBD, sehingga ruang fiskal daerah dapat dialihkan untuk program prioritas lainnya,” tulis Djoko dalam keterangannya, dikutip Senin (8/6/2026).

Ia menambahkan, subsidi per tiket atau cost recovery gap yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta telah mencapai lebih dari Rp9.000 per penumpang. Kenaikan tarif dapat memperkecil selisih tersebut dan membuka ruang investasi bagi modernisasi armada bus listrik, perbaikan halte, serta peningkatan integrasi dengan MRT, LRT, dan KRL.

Perlu Pengamanan Sosial

Djoko menilai kenaikan tarif juga dapat mendukung peningkatan kualitas operasional, seperti penambahan frekuensi bus, pengurangan waktu tunggu, dan peremajaan armada. Selain itu, penyesuaian tarif dapat menciptakan struktur yang lebih seimbang, mengingat tarif KRL Commuter Line sudah berada pada rentang Rp3.000 hingga Rp6.000 untuk jarak menengah hingga jauh.

Namun, Djoko juga mengingatkan risiko sosial yang tidak kecil. Kelompok berpenghasilan rendah paling rentan. Saat ini, program tarif Rp0 telah menjangkau 17,64 juta kartu layanan gratis bagi 15 golongan masyarakat, termasuk pelajar, lansia, penyandang disabilitas, dan buruh ber-KTP Jakarta.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir, pernah menyampaikan bahwa warga Jakarta dan sekitarnya menghabiskan hingga 30 persen pendapatan untuk biaya transportasi. Bahkan di beberapa daerah lain mencapai 50 persen.

“Ketika pendapatan masyarakat banyak digunakan untuk transportasi, ini juga nanti larinya kan bagaimana juga kemiskinan seterusnya,” ujar Thohir dalam media briefing di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Risiko lain adalah pergeseran moda transportasi. Pengguna jarak pendek berpotensi kembali ke sepeda motor, yang dapat memperburuk kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

Bisa diukur, konsumsi BBM rata-rata pengguna sepeda motor di Jabodetabek, berada di kisaran Rp20 ribu per hari. Jika tarif Transjakarta sekali perjalanan mencapai Rp15 ribu, maka secara hitung-hitungan, menggunakan motor lebih murah.

Djoko Setijowarno menekankan bahwa pembahasan kenaikan tarif tidak boleh dilihat hanya dari sisi pendapatan operator atau efisiensi anggaran.

“Wacana penyesuaian tarif TransJakarta bukanlah sebuah pilihan kebijakan yang hitam-putih,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan transisi ini tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar efisiensi anggaran atau pendapatan tiket yang diraih saja. Lebih dari itu Pemprov DKI juga perlu menjamin mengamankan sosial khususnya terhadap kelompok rentan. (EER)