BPJS PBI Dinonaktifkan? DPR Pastikan Layanan Tetap Jalan Selama 3 Bulan

AFU.ID - Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa hak berobat merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh terhalang masalah administratif. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyatakan DPR telah memutuskan adanya masa jeda selama tiga bulan bagi peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan, agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan.

Irma menegaskan, selama masa jeda tersebut, seluruh rumah sakit dilarang menolak pasien pemegang kartu PBI. Waktu tiga bulan ini juga diminta untuk dimanfaatkan pemerintah guna mengevaluasi secara total Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN).

"Tidak boleh ada rakyat yang tidak bisa mengakses pelayanan publik yang sudah disediakan oleh konstitusi kita, undang-undang dasar kita," kata Irma saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Februari 2026.

Lebih lanjut, Irma meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan perangkat desa hingga tingkat RT/RW dalam memverifikasi data penerima PBI. Hasil verifikasi wajib dituangkan dalam berita acara untuk mencegah kesalahan penonaktifan di masa depan.

Evaluasi ini dinilai krusial untuk memastikan pasien penyakit katastropik tidak kehilangan akses layanan akibat data yang tidak akurat.

"Jadi pemerintah harus betul-betul melakukan evaluasi dalam waktu tiga bulan ini. Agar jangan ada penderita penyakit katastrofik yang memegang kartu PBI tidak bisa berobat karena datanya tidak akurat," pungkas Irma. (*)