Bakal Diumumkan Pekan Ini, Nama Destry Damayanti Menguat Jadi Gubernur BI Definitif, Ada Sinyal Candaan Prabowo

JAKARTA, AFU.ID — Bursa calon Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif kian hangat diperbincangkan publik setelah pengunduran diri Perry Warjiyo dari pucuk pimpinan bank sentral pada 25 Juli 2026. Di tengah bergulirnya proses seleksi di Istana Kepresidenan, nama Deputi Gubernur Senior BI yang kini menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI, Destry Damayanti, menguat sebagai salah satu kandidat terkuat.

Menguatnya nama Destry tak lepas dari sinyal yang dilemparkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Momen menarik tersebut terjadi saat Prabowo menghadiri acara akad massal 62.000 unit KPR FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026). Dalam kesempatan itu, Kepala Negara sempat mengoreksi kekeliruan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang menyebut jabatan Destry sekadar deputi senior.

"Menteri Perumahan salah tadi, ini Ibu Destry adalah pejabat, pejabat gubernur sementara. Jadi pejabat," ujar Prabowo. Prabowo kemudian melanjutkan dengan candaan yang menyiratkan sinyal dukungan untuk mengajukan nama Destry secara definitif ke parlemen. "Kayaknya gimana? Oke ya? Terserah DPR nanti ya," puji Prabowo yang disambut senyum tamu undangan.

Menanggapi kode dan candaan Presiden tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kepastian nama calon Gubernur BI sepenuhnya berada di tangan Presiden. Namun, ia membenarkan bahwa sosok Destry menjadi salah satu figur utama yang masuk dalam radar pembahasan Istana.

"Kalau pertanyaannya apakah Ibu Destry salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti sebagai pejabat gubernur sementara," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Selain Destry Damayanti, Mensesneg mengonfirmasi bahwa terdapat banyak nama lain yang sudah masuk dan melintasi meja kerja Presiden Prabowo. Salah satu nama yang turut mengemuka dan dipertimbangkan adalah Ketua Dewan Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad. Bahkan, beberapa figur calon sudah dipanggil langsung oleh Presiden ke Istana untuk menjalani proses wawancara serta diskusi mengenai arah kebijakan moneter ke depan.

"Ada ya. Ada beberapa nama, banyak, banyak. Ada, untuk diajak diskusi arahnya bagaimana, ada ya," ungkap Prasetyo. Ketika ditanya mengenai kriteria khusus yang dipatok Prabowo bagi nakhoda baru Bank Indonesia, Mensesneg memberikan jawaban singkat dan tegas. "Kriteria khusus? Yang wajib adalah Merah Putih," tegasnya.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Presiden berwenang mengusulkan paling banyak tiga nama calon Gubernur BI kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI. Calon yang mengantongi persetujuan Rapat Paripurna DPR nantinya akan dilantik resmi oleh Presiden.

Meskipun tahapan diskusi dan wawancara dengan para kandidat telah berjalan cukup lama, Prasetyo memastikan hingga saat ini belum ada Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke DPR RI. Presiden Prabowo masih terus menghimpun masukan serta mempertimbangkan berbagai aspirasi sebelum menentukan keputusan final. (MAR)