Indeks Berita

Rp3,59 Triliun Anggaran Kemenhub Belum Terserap, Nilai Aset Capai Rp654,05 Triliun

Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) telah mencapai sekitar Rp28,68 triliun atau 88,88% dari pagu efektif 2025. Pada periode yang sama, total aset mencapai Rp654,05 triliun. Besarnya aset dan belanja itu membuat efektivitas pengelolaan keuangan menjadi penting di luar sekadar capaian administratif. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025, Kemenhub RI mencatat pagu efektif se

2 hari lalu

Rp2,679 Triliun Aset Transmigrasi Belum Optimal, 79 Persen Infrastruktur Menunggu Hibah

Aset transmigrasi tercatat mencapai Rp2,679 triliun pada akhir 2025, tapi sebagian proses pengalihan infrastrukturnya belum tuntas. Dari aset tetap senilai Rp925,62 miliar, sekitar 79% berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang belum seluruhnya selesai proses hibahnya. Kondisi itu berpotensi memengaruhi kejelasan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas yang telah terbangun. Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia (Kementans RI) per 31 Desember 2025, total aset kemen

3 hari lalu

Gap Rp94,2 Triliun Menganga di Anggaran Perumahan, Target 2,08 Juta Unit Terancam

Anggaran perumahan yang tersedia untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 masih jauh di bawah kebutuhan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI). Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), pagu ditetapkan Rp11,768 triliun. Anggaran itu hanya untuk target pembangunan sebanyak 318 ribu unit pada tahun depan. Kementerian PKP RI sebenarnya mengusulkan kebutuhan anggaran mencapai

3 hari lalu

Tak Cukup Andalkan APBN, Pembangunan 75.266 Desa Butuh Kolaborasi

Pembangunan desa kini diarahkan melalui kolaborasi multipihak dengan memanfaatkan dukungan dan sumber daya di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kemendes PDT RI) menempuh strategi itu untuk memperluas pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kolaborasi melibatkan lembaga asing, perusahaan swasta, yayasan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam berbagai sektor pembangunan.

3 hari lalu

Pemerintah Telah Habiskan Rp65,65 Triliun APBN untuk Bangun Infrastruktur Hingga Agustus 2026, Begini Rinciannya

Infrastruktur yang Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU RI) hingga Agustus 2026 telah menyerap sekitar Rp65,65 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka itu merupakan hasil realisasi keuangan sebesar 49,59% dari total pagu Tahun Anggaran (TA) 2026, yaitu Rp132,38 triliun. Adapun progres fisik pembangunan telah mencapai 54,84% per 19 Agustus 2026. Realisasi tersebut menunjukkan eksekusi anggaran Kementerian PU RI telah memasuki hampir separuh dari total pagu t

3 hari lalu

Saudi Blokir DP Haji Rp66,6 Miliar, DPR: Itu Namanya Rampok

Pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka atau down payment (DP) penyelenggaraan haji 2027 milik Indonesia senilai 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar. Kebijakan tersebut mendapat sorotan dari DPR. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut pemblokiran dana tersebut sebagai tindakan sepihak. Ia meminta pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan segera mempertanyakan kebijakan tersebut kepada pemerintah Arab Saudi. Dana yang diblokir berada di dalam e-wallet yang digunakan untuk peny

3 hari lalu

Warga Pati Demo di Gedung DPR, Desak Hukuman Mati Koruptor dan Pengesahan RUU Perampasan Aset

Sebanyak 11 warga Pati, Jawa Tengah, tiba di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, untuk menyuarakan tuntutan pemberantasan korupsi. Mereka menempuh perjalanan dari Pati menggunakan dua mobil dan tiba di kompleks parlemen setelah hampir sehari di perjalanan. Dua tuntutan yang dibawa adalah pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. “Tuntutannya cuma dua. Satu, perampasan aset koruptor, yang kedua hukum mati koruptor, itu saja,” kata salah satu peserta aksi, Teguh,

3 hari lalu

Walhi-Jumhur Ribut Soal Data Karhutla di Lahan Konsesi Sawit dan Tambang, Gakkum KLH Malah Segel Perusahaan Sawit

Silang pendapat mengenai data kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencuat dalam ajang Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup 2026 di Balai Adat Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Pekanbaru, Jumat (21/8/2026). Di tengah perbedaan klaim tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Pengawasan dan Penegakan Hukum (Gakkum) justru mengambil tindakan tegas dengan menyegel areal konsesi perkebunan kelapa sawit yang terbakar di Sumatra Selatan. Keributan soal data karhutla ini berawal saat Menteri L

3 hari lalu

2 media, Cenderung netral

Prabowo Dijadwalkan Hadir, Berikut Rundown Muktamar PBNU ke-35 di Jombang

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar di Pondok Pesantren (PP) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Berdasarkan draf jadwal acara Muktamar NU ke-35 yang diterima Afu.id , Jumat (21/8/2026), Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam seremoni pembukaan pada Kamis, 27 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan Muktamar sebenarnya telah dimulai pada Rabu, 26 Agustus 2026. Registrasi dan check-in peserta dijadwalkan berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 22.0

3 hari lalu

Ramai Kabar Rektor UGM Ditangkap dan Kampus Disegel Terkait Isu Pemalsuan Ijazah Jokowi, Ini Faktanya

Beredar narasi di media sosial yang menyebut Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia ditangkap terkait isu pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Unggahan tersebut juga mengklaim UGM telah disegel dan Jokowi kabur setelah ijazahnya disebut terbukti palsu. Namun, penelusuran menunjukkan tidak ada keterangan resmi yang membenarkan rangkaian klaim tersebut. Narasi itu salah satunya disebarkan akun Facebook Abl Parfume dengan menampilkan foto Ova mengenakan pakaian tahanan berwarna o

3 hari lalu